NOP BPHTB dan AJB PT Wei Ling Berbeda, Bambang Sanksikan Kinerja BPN dan DPKAD

pKANALINDONESIA.COM, SEMARANG: Seperti diberitakan sebelumnya BPN mengaku kaget ketika mengetahui tiga Akta Jual Beli (AJB) No.61 dan 62 atas sertifikat hak peralihan tanah atas HAk Guna Bangunan (HGB) dari PT Wei Ling kepada PT Megah Surya Putra pada 2012 silam.

Ditemui, Kamis (30/3/17) Setiajid, Kabid Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang lebih bingung lagi ketika mengetahui ternyata nilai AJB yang digunakan sebagai dasar pembayaran BPHTB ternyata berbeda dari AJB yang dimiliki BPN.

Menurut surat yang diberikan BPN kepada tim kuasa hukum Bambang Lianggono dengan nomor 3593 perihal permohonan informasi pada 10 Agustus 2016 lalu nilai AJB No.61 sebesar Rp. 5.727.498.000 sedang No.62 sebesar Rp. 4.434.700.000. Sedang dalam surat setoran BPHTB nilai yang digunakan untuk AJB No.61 sebesar Rp. 5.727.498.000 dan No.62 sebesar Rp. 3.303.808.000 dimana nilai tersebut merujuk pada AJB yang terdapat di DPKAD kota Semarang.

Mengetahui hal teraebut Setiajid menduga ada permainan dari PPAT, Penjual dan Pembeli yang di duga sebagai modus manipulasi pajak.

“Jadi ada indikasi kalau PPAT, Penjual dan Pembeli bermain disini,ya? Tapi untuk AJB 61 dan 62 itu kan ada banyak,”ujar Setiajid.

Saat ditanya kenapa hal tersebut bisa terjadi, Setiajid hanya melimpahkan kesalahan tersebut kepada PPAT yang melakukan Validasi di lapangan.

“Kita kan ga sampai uji materiel, yang penting dari kita semua syarat dilihat lengkap dan ada tanda tangan dari bank dan sebagainya, ya sudah,” ujarnya.

Terkait nilai selisih dari AJB No.61 dan 62 yang digunakan sebagai dasar Pembayaran BPHTB dimana pada AJB No.62 dalam AJB yang di miliki BPN sebesar Rp. 4.434.700.000 sedang dalam AJB di DPKAD sebesar Rp. 3.303.808.000 jadi selisih AJB No.62 tersebut adalah Rp. 1.130.892.000, Setiajid mengatakan boleh dilakukan hak tagih kepada PT Mega Surya Putra.

Sementara itu di temui di tempat terpisah Bambang Lianggono justru menanyakan proses validasi di BPN  dan DPKAD yang dinilai sangat kurang. Pasalnya secara adminitrasi bisa dikatakan BPHTB PT. Wei Ling belum terjadi transaksi pembayaran. Hal tersebut ia katakan merujuk pada Nomor Objek Pajak (NOP) yang digunakan dalam surat setoran pembayaran BPHTB PT Mega Surya Putra ternyata adalah NOP dari Samsuri denga NOP 337416000300900370, yang kedua berdasarkan klaim BPN yang menyatakan jika AJB yang sah digunakan adalah AJB yang terdaftar di BPN, sedangkan pembayaran BPHTB tersebut nilainya berbeda dari AJB yang ada di BPN.

“berarti jual beli antara PT Wei Ling dgn PT Mega Surya Putra pajaknya belum pernah dibayar. Sebab yang dibayar adalah jual beli antara Samuri dgn PT Mega Surya Putra. Lalu Pajak belum dibayar kok bisa AJB? BPN dan DPKAD harus ditegur aja bahwa fakur pajak bukan bayar  punya PT Wei Ling,” ungkapnya.

Kalaupun ini kesalahan adminitrasi, ini adalah kesalahan yang fatal, apalagi ada indikasi manipulasi pajak dan berpotensi merugikan negara, Bambang berharap dari kasusnya tersebut dapat terbongkar kecurangan-kecurangan mafia tanah dan oknum-oknum pejabat terkait bisa terbongkar.

Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang membentuk satgas khusus untuk menangani mafia tanah, Bambang berharap dari kementrian, kejaksaan, BPN, dan Kepolisian dimana kasus ini sudah ditangani Bareskrim Polda Jateng agar segera dituntaskan, dan kepada direktoral Jendral Pajak agar lebih jeli melihat praktek manipulasi pajak.

“Dengan pembentukan tim khusus untuk menangani mafia tanah tersebut, saya berharap kasus-kasus yang saya alami ini dikemudian hari tidak terjadi lagi, bahkan sekarang masih banyak kasus seperti kasus saya, dan ini sudah terjadi puluhan tahun, jadi praktek sepwrti ini memang sudah jadi rahasia umum,” ujar Bambang. (sigit