Hasil Hearing Terkait Pembangunan Perusahaan Air Minum (Aqua) di Grobogan, Lahirkan Sejumlah Kesepakatan, Meski Hearing Terkesan Tertutup, dari Awak Media

Caption foto : suasan rapat hearing yang tertutup untuk awak media

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Rapat dengar pendapat (hearing) antara anggota DPRD, Muspika Jombang dengan Pemerintah Desa dan BPD Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, serta pihak dari PT Tirta Investama (Danone), terkait polemik rencana pembangunan pabrik air mineral dalam kemasan (AMDK) Danone, terkesan dilaksanakan dengan tertutup. Awak media yang meliput hearing di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang hanya bisa mengambil foto di dalam ruangan sebelum forum dimulai, dan tidak dizinkan mengikuti jalannya hearing terkait permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang di Jombang.

Salah satu pimpinan dewan yakni, Mas’ ud Zuremi dari Komisi C DPRD Jombang mengatakan kepada wartawan menjelaskan secara detail isi forum. Mulai kronologi adanya rencana pembangunan pabrik air mineral Danone hingga kesepakatan hearing, setelah lama melakukan hearing tertutup tersebut.

“Mulai tahun 2010 dimulainya studi atas izin pemerintah pusat, provinsi, hingga Pemkab Jombang, karena ini merupakan upaya pemerintah pusat pada waktu itu yang menekan pada pemerintah daerah untuk masuknya investasi di Jombang,”ungkap.(07/04/2017)

Masih menurut penjelasan Mas’ud, “Danone juga menggandeng fihak kepurbakalaan Trowulan untuk melihat apakah di daerah tersebut ada situs kuno atau tidak. Dari hasil suvey tersebut akhirnya disimpulkan Grobogan, dengan pertimbangan bebas dari situs, sumber mata air paling besar, dan tidak mengganggu wilayah pertanian,” ujarnya.

Lanjut Mas’ud, “ selanjutnya pihak Danone menyampaikan kepada Pemkab Jombang dan disetujui pada tahun 2012 silam. Sambil proses pengurusan izin, telah terjadi pembicaraan dengan warga sekitar. Lantas, persoalan muncul karena tanda tangan persetujuan warga belum selesai hingga ada unjukrasa beberapa waktu lalu, hal ini karena ada miskomunikasi antara warga, Pemerintah Desa, dan Danone, yang difasilitasi pihak Muspika, dan hari ini pihak pemerintah Desa, Muspika, serta Danone sudah sepakat dan membuat sejumlah perjanjian. Dan pihak pemerintah Desa diharapkan segera melakukan sosialisasi pada masyarakatnya,” tegasnya.

Sementara itu, hasil kesepakatan hearing yang dilakukan oleh, Pemerintah Desa, Muspika dan pihak Danone, yang difasilitasi DPRD Jombang, yakni ada beberapa poin, antara lain:

  1. Danone akan memberikan bantuan kepada desa melalui rekening desa sebesar kali 260 juta per tahun.
  2. Danone akan memberikan bantuan CSR lainnya kepada desa.
  3. Di dusun Mulyorejo, Danone akan memberikan bantuan 1, 5 juta per bulan terkait jalan dusun tersebut yang dilewati kepentingan industri tersebut.
  4. Perekrutan tenaga kerja diprioritaskan bagi warga Desa Grobogan dengan catatan sesuai dengan kriteria.
  5. Bantuan ke rekening desa yang di maksud dimulai sejak Danone melakukan pembangunan, bukan pada awal operasi.
  6. dan untuk tenaga kerja yang lulusan SMP nantinya setelah diterima bisa menyesuaikan yakni dengan menggunakan paket C.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, diperkirakan, pembangunan pabrik ini akan menelan waktu sekitar dua tahun, mulai dari awal pembanguan hingga beroperasi.

Saat disinggung terkait peran Pokja, Mas’ud mengatakan,”Terkait keberadaan Pokja yang ada di desa Grobogan, Kepala Desa dan BPD akan melakukan rapat kembali untuk membentuk pokja ataupun meniadakannya. Karena tidak ada dalam perundangan dasar pembentukan Pokja. Dan posisi dewan dalam hal ini bukanlah eksekutor, dewan hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Pemkab jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut,” katanya.

Ketika ditanya terkait rapat yang terkesan tertutup untuk media ini, Mas’ud mengatakan, “Pimpinan rapat khawatir ada konflik yang akan terjadi, dan juga mungkin ada rahasia antar satu sama lain sehingga tidak berani menyuarakan,”pungkasnya.

Sementara itu Budi Hartono, selaku Costumer Relation mengklaim, terkait rencana pembukaan pabrik air mineral ini tidak akan mengganggu sumber air yang ada di sumur – sumur warga. Ia mengatakan hal tersebut sudah dikaji melalui studi yang cukup dan sesuai ketentuan.

“sebelumnya kita melakukan ekplorasi maupun eksploitasi kita terlebih dahulu melakukan studi hidrobiologis (Studi tentang biologi organisme yang mendiami badan air) dan tidak sembarangan studi, sehingga eksplorasi yang akan kami lakukan tidak akan membuat kekeringan. Karena jika kekeringan, artinya air yang kami ambil adalah air yang ada dilapisan sumur masyarakat, padahal tidak mungkin karena kualitas air yang ada pada sumur warga itu tidak memenuhi standart air yang kami cari, dan tentu tidak sesuai aturan dari Departeman Kesehatan maupun WHO,”paparnya.

Masih menurut penjelasan Budi, “pada prinsipnya pihak Aqua selalu patuh pada hukum, dan bisa dibuktikan, sampai hari ini kami belum ada pembangunan, karena kami mengikuti proses perizinan yang berlaku, dan kondisinya sekarang masih berupa tanah saja ( kondisi lahan yang akan dibangun),”pungkasnya.(elo)