Gugatan PMH pada Kades Barongsawahan, Memasuki Agenda Pembacaan Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat

kantor PN jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Barongsawahan, yakni Tri Destyo LB, menolak hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Surabaya nomor : 35/G/2016/PTUN.SBY. tertanggal 30 Juni 2016, dimana dalam putusan itu berbunyi mengabulkan gugatan penggugat yakni Lutfi Hidayat seluruhnya, kedua menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Barongsawahan nomor : 141/39/415.57.03/2016, tentang pemberitahuan, ketiga mewajibkan Tergugat untuk melakukan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan atas nama Penggugat sebagai perangkat Desa atau Kepala Dusun Sawahan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun karena Kades Barongsawahan tidak menjalankan putusan PTUN Surabaya tersebut, akhirnya Lutfi Hidayat melalui kuasa hukumnya yakni Lilik Yulianto, S.Sos.,SH, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang dilakukan oleh Kades Barongsawahan, ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang, dengan nomer regristasi perkara no : 8/Pdt.G/2017/PN.Jbg, tertanggal  16 Februari 2017.

Kini perkara tersebut memasuki masa persidangan yang ke 4, dimana perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Barongsawahan yakni Tri Destyo LB sebagai pihak tergugat dan Bupati Jombang sebagai pihak turut tergugat. Kini telah memasuki agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat dan turut tergugat.

Dalam hal ini Kades Barongsawahan melalui kuasa hukumnya M. Saifudin, SH, menyampaikan eksepsi tentang kompetensi absolute, yang didalam isi eksepsi tersebut menitik beratkan pada kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara penggugat yang semestinya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dan bukanlah di Pengadilan Negeri (PN) Jombang.

Sementara itu jawaban dari pihak turut tergugat dalam hal ini, yaitu Bupati Jombang, melalui surat kuasa khusus nomor : 183/104/415.10.3.4/2017. Tanggal 24 Februari 2017,  yang diwakili oleh Agus Purnomo, SH, M.Si, selaku kuasa hukum, menyampaikan jawabannya yakni,” bahwa pada prinsipnya turut tergugat akan senantiasa tunduk dan patuh pada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maupun Pengadilan Negeri Jombang,” ungkapnya.(13/04/2017)

Dikonfirmasi secara terpisah, Lilik Yulianto, S.Sos, SH, selaku kuasa hukum Lutfi hidayat, pada kanalindonesia.com, terkait jawaban pihak tergugat dan turut tergugat pihaknya mengatakan,” dalam hal ini jawaban turut tergugat telah jelas, akan tunduk dan patuh terhadap putusan PTUN Surabaya maupun PN Jombang, dan untuk jawaban pihak tergugat menganggap gugatan kami kabur, karena kami dianggap tidak punya legal steanding untuk mengajukan gugatan, karena penggugat (red : Lutfi Hidayat) masih dianggap sebagai calon Kepala Dusun (Kasun),” ujarnya.(13/04/2017)

Masih menurut penjelasan Lilik,” sedangkan dalam pokok perkara, tergugat pada intinya menyatakan kalau penggugat dianggap bukan satu-satunya yang lolos seleksi yang berjalan dengan procedural dan fair, karena tergugat mendasarkan pada surat temuan ispektorat, dan lagi-lagi tergugat berlindung dibalik telah adanya putusan PTUN Surabaya nomor : 17/P.FP/2016/PTUN. SBY, dan justru putusan PTUN Surabaya nomor : 35/G/2016/PTUN.SBY dianggap salah, sungguh ini sangat ironis,” tegasnya.

Lanjut Lilik,” padahal permohonan fiktif positif dan gugatan adalah 2 hal yang sangat berbeda. Permohonan fiktif positif sebagai landasan ujinya adalah UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan utamanya pasal 53 dan putusannya final serta mengikat (tidak ada upaya hukum), sedangkan gugatan sebagai landasan ujinya adalah UU (utamanya yang berhubungan dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan), dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta sifat putusannya masih dimungkinkan untuk melakukan upaya banding dan kasasi. Intinya tergugat tidak paham hukum, mokong, dan menafsirkan putusan pengadilan semaunya sendiri. Semuanya yang didadlilkan oleh tergugat sudah tidak relevan lagi untuk dibahas di dalam perkara yang saat ini sedang diperiksa di PN Jombang, karena semuanya sudah diperiksa dan menjadi bukti di PTUN Surabaya,” pungkasnya.(elo)