Di Jombang Banyak Radio Tak Berizin, Beberapa Diantaranya Milik Pemkab

kantor radio Suara Jombang milik Pemkab Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Penyiaran Public Lokal (LPPL), dalam harfiah pendiriannya LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran LPPL, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat  diterima secara serentak  dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Namun sebuah radio baik menggunakan frekuensi Am maupun FM haruslah mempunyai Izin Siar Radio (ISR), dimana jangka waktu ISR  maksimum 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 5 tahun. Izin Penyelenggaraan  Penyiaran (IPP)  adalah  hak  yang  diberikan  oleh  negara  kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran, IPP merupakan salah satu izin prinsip untuk lembaga penyiaran.

Sedangkan di Jombang terdapat LPPL yakni radio Suara Jombang, yang merupakan radio milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dengan jangkauan frekuensi AM maupun FM, di saluran kanal frekuensi 104,1 FM, dan juga terdapat lagi Radio Komunitas yakni Radio Suara Pendidikan Jombang dengan kanal frekuensi 90,2 FM. Namun untuk radio Suara Jombang sangat disayangkan radio milik Pemkab ini ternyata belum mengantongi ISR maupun IPP padahal radio ini sudah lama beroperasi, sedangkan radio Suara Pendidikan Jombang, sudah mengantongi IPR dan IPP namun antara frekuensi di yang tertera di SK belum sesuai dengan frekuensi yang selama ini digunakan siaran oleh radio tersebut.

Agus Usman Panuwun selaku Kabag Humas Pemkab Jombang, ketika dikonfirmasi terkait ISR dan IPP mengatakan,” kami sudah mengajukan ISR dan IPP tersebut, dan itu sudah lama proses pengajuannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik di Provinsi maupun Pusat, namun hingga kini belum ada jawaban,” ujarnya.(20/04/2017)

Masih menurut penjelasan Kabag Humas,” bahkan kita dulu di uji langsung oleh tenaga ahli dari KPI, namun ya lagi-lagi kita belum tahu apa alas an pihak KPI belum menerbitkan IPR maupun IPP milik radio Suara Jombang, dengan frekuensi 104,1 FM,” tegasnya.

Saat disinggung terkait langkah apa yang akan diambil oleh pihaknya, Kabag Humas menuturkan,” kita akan melaporkan lagi pada KPI daerah maupun pusat, serta Dirjen Kominfo, terkait masalah ini, dan meskipun kami juga kecewa dengan sikap KPI maupun Dirjen Kominfo, yang tidak kooperatif dalam hal menindak lanjuti pengajuan IPR maupun IPP milik radio SJ, mengingat pengajuan izin kita sejak tahun 2013. Karena dari awal tidak ada pemberitahuan apa yang menjafi kendala izin tersebut belum turun, dan kenapa harus menunggu pihak radio yang menyakan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, diketahui bahwa ternyata Surat Keputusan (SK) terkait ISR dan IPP dengan frekuensi 104,1 FM ternyata sudah turun namun, SK tersebut turun pada radio Suara Pendidikan Jombang pada tahun 2014, yang juga merupakan radio milik Pemkab, namun sekup siarannya hanya untuk komunitas di dunia pendidikan khususnya di Jombang, hal ini dikarenakan radio Suara Pendidikan merupakan radio komunitas yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Jombang. Sedangkan pada praktiknya Radio Suara Pendidikan Jombang, menggunakan kanal Frekuensi 90,1 FM.

Ketika di tanya terkait soal munculnya SK atas frekuensi 104,1 FM pada Radio Suara Pendidikan Jombang, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bentuk, asas dan keperuntukannya termasuk saluran kanal frekuensinya, Kabag Humas Pemkab Jombang, menuturkan,” untuk hal itu silahkan langsung dikonfirmasi ke Dinas terkait mas, silahkan ditanyakan ke sana, atau bisa langsung ke KPI daerah di Surabaya,” pungkasnya.(elo)