LInK : Kalau Radio Plat Merah Tak Punya Izin, Seharusnya Tak Boleh Beroperasi

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya bahwa di Kabupaten Jombang, banyak sejumlah radio yang belum mengantongi izin siaran radio (ISR). Diantaranya yakni Radio Suara Jombang, dan juga Radio Suara Pendidikan Jombang, yang keduanya merupakan radio berplat merah.

Hal ini membuat sejumlah pihak bertanya-tanya terkait boleh atau tidakkah, radio yang illegal tersebut, menggunkana pendanaan untuk operasional kegiatan Radio, dari uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu Aktifis Jombang, yakni A’an Anshori, selaku direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), saat dikonfirmasi kanalindonesia.com terkait maslah ini, pihaknya mengatakan,” Kalau ndak berijin kan berarti illegal, padahal seluruh pembiayaan dari  APBD harus ada cantolan hukumnya,” ujarnya.(22/04/2017)

Saat disinggung apakah pihaknya mengetahui hal tersebut, A’an yang juga merupakan aktifis Gusdurian tersebut, meuturkan,” sebenarnya aku sudah lama mengingatkan pemkab agar  mengurusi izinnya, sekitar limaa tahunan lalu, namun tampaknya tidak digubris,” tegasnya.

Lantas apa saja yang dilanggar oleh kedua radio plat merah tersebut, jika memang tak mengantongi izi, A’an menjelaskan,” berarti ada sejumlah regulasi yang dilanggar oleh radio tersebut, yakni UU 32/2002 tentang penyiaran, PP No. 51/2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPK, PP No. 52/2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPB, PP 38/2007 , tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Permen No. 28/2008, tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Permen No. 18/2009, tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota,” katanya.

Masih menurut A’an Anshori,” Jika radio ini nekat beroperasi maka pemkab telah memberikan contoh buruk bagi warga, “ paparnya.

Saat disinggung terkait bagaiman solusi mengenai hal ini, pihaknya mengatakan,” Solusinya, tutup saja sementara, dan urusi izinnya. Apalagi keberadaan radio tidak cukup strategis seperti puluhan tahun yang lalu,” pungkasnya.(elo)