DPC Projo Jombang, Pertanyakan Pemanfaatan Kawasan Industri di Utara Berantas, pada Bupati dan DPRD

sejumlah masa aksi dari DPC Projo saat ditemui Bupati, Kapolres, dan perwakilan anggota DPRD Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Upaya untuk memajukan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara optimal, akan bisa terwujud jika mampu secara maksimal memanfaatkan pengembangan wilayah. Instrument yang digunakan untuk mewujudkan pengembangan wilayah tersebut, salah satunya yakni dengan perencanaan tata ruang wilayah.

Hal ini lah yang membuat Organisasi masyarakat (Ormas), Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Projo Jombang, turun ke jalan untuk menuntut pada pemerintah daerah kabupaten Jombang, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk membuka seluas-luasnya investasi yang ada, dan khususnya di wilayah utara berantas, yang selama ini diketahui bahwa di wilayah utara berantas ada 2 perusahaan besar yang menguasai hampir ribuan hektar tanah di wilayah tersebut.

Joko Fattah Rochim, selaku ketua DPC Projo Jombang, saat ditemui sejumlah awak media di depan gedung DPRD Jombang, pihaknya mengatakan,” kedatangan kami kali ini ke gedung DPRD Jombang, untuk menanyakan pada Dewan bagaimana, nasib sejumlah lahan yang ada di utara berantas yang dimiliki jawa pos, dan intiland?, dan bagaiman nasib investasi diwilayah utara berantas tersebut, kami menuntut pada Pimpinan Dewan serta Bupati untuk segera membuka investasi yang ada di utara berantas, agar pengangguran di Jombang, bisa mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.(25/04/2017)

Masih menurut Fattah,” kami juga mempertanyakan bagaiman pengelolaan CSR, dari sejumlah perusahaan yang ada di Jombang, lantas bagaimana pengelolaan pajak dari sejumlah galian C yang ada di Jombang, uang ini larinya kemana dan selama ini belum ada penjelasan secara jelas dan transparan dari pihak-pihak yang terkait,” tegasnya.

Darui pantauan kanalindonesia.com dilapangan, masa aksi yang didominasi oleh puluhan abang becak dan sejumlah pengurus Ormas DPC Projo Jombang, dengan bergantian mereka berorasi menyampaikan tuntutannya. Tak lama masa aksi ditemui oleh Bupati Jombang, yakni Drs. EC. Nyono Suherli Wihandoko, yang didampingi Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, serta ketua Komisi A, yakni Cakup Ismono dari partai PDI Perjuangan.

Drs, EC. Nyono Suherli Wihandoko, selaku Bupati Jombang, menuturkan bahwa,” tadi saya mendengar bahwa teman-teman projo menanyakan bagaimana nasib saudara kita yang ada di utara berantas, dan nasib yang sudah mempunyai tanah dan dilepas, untuk bagaiaman caranya masyarakat di Jombang bisa bekerja, dan khususnya masyarakat di wilayah utara berantas bisa bekerja dan tidak menganggur, saya ucapkan terimakasi pada ketua projo dan rekan-rekan pengurus atas kepeduliannya,” ujarnya.(25/04/2017)

Masih menurut penjelasan Bupati,” memang benar utara berantas sesuai perda no 5 tahun 2012  perda provinsi, bahwa kawasan di utara berantas akan dibuat kawasan industri, dan ada 2 investor yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembebasan tanah, yakni Jawa Pos Group dan Intiland. Dan dari tahun 2012 hingga tahun 2017 ini sudah cukup lama, kami sebagai pemerintah daerah sudah sering memanggil pihak investor, waktu itu pada tahun pertama saya memanggil 2 investor tersebut, dan mereka berjanji akan menyelesaikan pembebasan pada tahun 2014,” paparnya.

Lanjut Bupati,” dan tahun 2015 sudah ada pameran industri dimana nantinya akan ada pengusaha-pengusaha yang membeli sejumlah lahan dan mendirikan industri di wilayah itu, namun hingga kini belum terealisasi, dan terimakasi atas kepedulian temen-temen projo atas masyarakat utara berantas, dan kami beserta DPRD akan memanggil 2 investor tersebut, dan kami akan memerintahkan pada 2 investor untuk menyelesaikan, dan kalau diizinkan oleh masyarakat serta projo, kami akan membuka investasi pada seluruh investor untuk masuk kesana, ” tegasnya.

Dan mengenai soal CSR perusahaan yang ada di Jombang, Bupati mengatakan,” Dan untuk masalah CSR, kita dari pihak Pemda hanya mengarahkan serta memberikan gambaran-gambaran, pada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR. Dan seandainya dikelola oleh masyarakat atau organisasi-organisasi setempat, dan bukan penunjukan oleh perusahaan, maka itu akan lebih tepat karena masyarakat setempat yang paling mengetahui kebutuhan serta persoalan-persoalan yang ada di wilayah tersebut, dan mengenai hal ini kita akan usulkan pada sejumlah perusahaan-perusaahan yang ada di Jombang,” pungkasnya.

Setelah mendengar penjelasan Bupati dan menyampaiakn beberapa tuntutan mereka, pada Bupati dan perwakilan anggota DPRD Jombang, masa aksi selanjutnya membubarkan diri, dan kembali ke rumah masing-masing untuk melanjutkan aktifitasnya.(elo)