Meski Tak Punya Izin Siar Radio Plat Merah di Jombang, Tetap Beroperasi, Warga Kecewa

kantor radio Suara Jombang milik Pemkab Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya bahwa di Kabupaten Jombang, banyak sejumlah radio yang belum mengantongi izin siaran radio (ISR). Diantaranya yakni Radio Suara Jombang, dan juga Radio Suara Pendidikan Jombang, yang keduanya merupakan radio berplat merah.

Bahkan salah satu aktifis Jombang, yakni A’an Anshori, selaku direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), meminta radio plat merah tersebut untuk tutp tidak beroperasi sebelum mengantongi ISR, hal ini dikarenakan menururtnya, kalau tidak berijin radio tesebut adalah radio illegal, dan padahal seluruh pembiayaan dari  APBD harus ada cantolan hukumnya.

Kali ini, sorotan datang dari kalangan masyarakat sipil selaku pendengar radio di Jombang, yakni Faizuddin (45) warga Sengon, pada kanalindonesia.com, pihaknya mengatakan,” saya sangat kecewa mengetahui bahwa radio milik pemerintah tidak mengantongi izin, padahal banyak sekali jumlah pendengar radio di Jombang ini,” ujarnya.(25/04/2017)

Saat ditanya apa harapannya jika radio milik pemerintah tersebut tidak beroperasi karena tidak mempunyai izin siar, pihaknya mengatakan,” ya, saya berharap pada pemerintah untuk, segera melakukan proses pengajuan izin siar, agar para penikmat radio yang selama ini mendengarkan radio di Jombang, tidak kecewa dengan tidak beroperasinya radio itu,” harapnya.

Sementara itu dari data yang dihimpun kanalindnesia.com, bahwa memang dalam melakukan pengajuan izin siar memang tidak dipungut biaya namun, dalam kenyataannya sejumlah radio merasa besaran nominal yang dikeluarkan oleh radio untuk mengurus izin sangatlah fantastis nominalnya, sehingga radio-radio di Jombang memilih untuk tidak mengurus izin tersebut.

Salah satu nara sumber yang namanya enggan dipublikasikan, pada kanalindonesia.com, pihaknya mengatakan,” kalau biaya secara aturan memang gratis, namun untuk menerbitkan izin itu nominalnya fantastis mas, sedangkan kita setiap melakukan kegiatan harus disertai LPJ, kalau uangnya itu ada dasar tarifnya kita mudah membuat LPJ, nah untuk urusan ini kita tidak bisa menganggarkan meskipun dimintai sejumlah uang, untuk penerbitan izin,” pungkasnya.(elo)