BPN Gresik Peserta Terbanyak Dalam Penyerahan Sertifikat Oleh Presiden di Malang

KANALINDONESIA.COM, MALANG: Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik menjadi peserta terbanyak dalam penyerahan 10.038 sertipikat gratis oleh Presiden RI Joko Widodo yang dibagikan kepada masyarakat di Malang, Rabu(24/05/2017).

Dalam acara penyerahan tersebut, BPN Kabupaten Gresik membagikan 750 sertifikat kepada warga Kabupaten Gresik.

Sebelum digelar acara tersebut, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik telah melakukan sejumlah penandatanganan Memorandum off Understanding (MoU) dengan beberapa Lembaga perbankan, Organisasi, REI dan pengembang perumahan.

Salah satu MoU tersebut adalah yang dilakukan BPN Gresik dan PT AKR Land Surabaya Corporindo , PT BKMS terkait Pendanaan CSR Sertipikat Tanah  PTSL untuk masyarakat di 3 Desa di Kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPPE).

Program sertipikat ‘Untukmu Guru dan Program Sertipikat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kerjasama dengan Kodim/0817 Gresik.

“Dalam penyerahan sertipikat tanah oleh Bapak Presiden di Malang, kita adalah peserta terbanyak dengan jumlah sertifikat sebanyak 750 orang dari jumlah keseluruhan yang mencapai 10.038 orang,”ucap kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Imam Nawawi kepada kanalindonesia.com.

Penyerahan sertifikat untuk warga masyarakat Jawa Timur yang dilaksanakan di Malang tersbut adalah sebagai upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya target program sertifikasi lahan masyarakat secara gratis.

Presiden RI Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, selalu menyempatkan diri untuk menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut.

“Laporan yang saya pegang, yang diserahkan hari ini ada 10.038 sertifikat. Tolong sertifikatnya diangkat semuanya, jangan diturunkan dulu, akan saya hitung,” ujar Presiden Joko Widodo kepada masyarakat yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berpesan kepada masyarakat agar sertifikat tersebut benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.

“Sertifikat yang sudah dipegang benar-benar dimanfaatkan untuk keluarga kita, untuk kesejahteraan kita. Jangan sampai justru karena pegang sertifikat kita menjadi tidak senang,” kata Presiden.

Mengingat pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat atas kepemilikan lahan, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran terkait untuk bekerja dengan cepat agar target penyerahan sertifikat dapat segera terwujud.

“Caranya bagaimana? Terserah Pak Menteri, yang penting saya sudah perintah. Kalau sudah perintah, pasti saya cek. Kita diberi amanat rakyat untuk bekerja, menteri juga untuk bekerja,” tutur Presiden.

Berdasarkan laporan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dari jumlah 2,75 juta bidang tanah yang ada di Jawa Timur, baru 1,065 juta atau sekitar 39 persen yang telah bersertifikat.(*)