Sejumlah Masyarakat Meragukan, 4 Kali Beruntun, Pemkab Jombang Raih Penghargaan Opini WTP Dari BPK-RI

ilutrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : 4 kali beruntun sejak tahun 2012, kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mendapat apresiasi positif dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.Penghargaan Opini WTP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herowijayanto di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Namun sejak adanya KPK yang memutuskan untuk menahan 4 tersangka kasus pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016 secara terpisah hingga 15 Juni 2017 mendatang. 2 diantaranya tersangka yang ditangkap oleh KPK yang merupakan pejabat BPK RI yakni Rochmadi Saptogiri eselon I BPK, dan Ali Sadli auditor BPK.

Hal ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan perolehan opini WTP yang diperoleh Pemkab Jombang, bisa jadi pemberian opini WTP ini juga ada unsur jual beli, ataupun syarat dengan praktek suap, mengingat di Kabupaten Jombang, sejumlah Desa yang mengelola anggaran Dana Desa (DD), dalam praktiknya beberapa Desa belum selesai mengerjakan bangunan ataupun programnya karena anggarannya belum turun, namun laporan keuangan atau Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) sudah selesai dan disetorkan ke BPK, untuk dilakukan audit.

Hal ini disampaikan oleh A’an Anshori selaku Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), pada kanalindonesia.com, pihaknya mengatakan,” Aku merasa WTP yang selama ini diperoleh Jombang dan beberapa kabupaten lain penuh masalah ya. Kok bisa mendapat WTP namun sekda Jombang pernah berurusan dengan KPK untuk kasus di Jombang,” ujarnya.(28/05/2017)

Lanjut A’an Anshori,” Selama ini transparansi dan akuntabilitas pembangunan di Jombang bisa dikatakan problematik, sehingga perolehan WTP menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.

Saat disinggung apakah ada indikasi bahwa Pemkab Jombang, dalam memperoleh opini WTP, ini juga melakukan tindakan yang tidak wajar, A’an Anshori menjelaskan,” Jika melihat modus operandi oknum BPK yang melakukan praktek jual beli opini WTP, maka dugaan kuat praktek jual beli status WTP, sangat mungkin praktek serupa terjadi di banyak daerah,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Faizzudin, selaku aktivis penggiat anti Korupsi di Jombang, saat ditemui kanalindonesia.com, pihaknya menuturkan,” Para penyelenggara negara haruslah sadar sepenuhnya bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Itu hanya sasaran antara, sedangkan tujuan utamanya ialah keuangan negara dikelola sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Percuma meraih opini WTP jika rakyat tetap hidup dalam kubangan kemiskinan,” ungkapnya.(28/05/2017)

Masih menurut penjelasan Faizzudin,” Saya menduga di Jombang selama ini yang dapat penghargaan WTP jangan-jangan, sama seperti yang kena OTT KPK, karena kalau dilihat laporan keuangan Pemda Jombang yang juga mendapat penghargaan WTP seharusnya berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat Jombang,” jelasnya.

Lanjut Faizzudin,” Jika praktek itu yang terjadi, opini WTP hanya menjadi prestasi kosong di atas kertas tanpa bukti nyata, yakni kemakmuran rakyat,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya keempat orang yang menjadi tersangka yakni SUG (Sugito) Irjen Kemendes; JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon III Kemendes; RS (Rochmadi Saptogiri) eselon I BPK; dan ALS (Ali Sadli) auditor BPK.

“Tersangka SUG dan JBP ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, RS ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur dan ALS di Rutan Cabang KPK di Guntur,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (28/5/2017).(elo)