Ini Penyebab Molornya Penyaluran DD, di Jombang

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Lambatnya penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Jombang, yang sempat menuai kritik dan desakan dari public pada Bupati Jombang, untuk melakukan pencopotan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas Pemdes), hal ini dikarenakan Kepala Bapemas tidak tanggung jawab dalam menjalankan kerja sesuai fungsinya dan terkesan lempar tanggung jawab. Hal ini berakibat pada macetnya pembangunan di Desa.

Namun saat dikonfirmasi terkait kendala molornya penyaluran DD, oleh kanalindonesia.com, Darmaji selaku Kepala Bapemas Pemdes Jombang, enggan ditemui dan lebih memilih Kepala bidang Pembangunan untuk menemui serta menjawab sejumlah pertanyaan.

Evi selaku Kepala Bidang Pembangunan Bapemas Pemdes Kabupaten Jombang, saat dikonfirmasi terkait kendala apa yang mengakibatkan adanya keterlambatan pencairan DD, pihaknya mengatakan,” keterlambatan ini dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara data Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Konsolidasi dan Realisasi tahun 2016, hal inilah yang membuat penyaluran DD ke sejumlah Desa di Kabupaten Jombang terlambat penyalurannya,” ungkapnya.(30/05/2017)

Masih menurut penjelasan Evi,” data LPJ konsolidasi ini merupakan data yang sesuai dengan syarat administrative, mulai dari perbub, dan sejumlah syarat aturan lainnya, namun dalam penyusuanan LPJ, ada 1 Desa yang data LPJ Konsolidasinya tidak sesuai dengan realisasi pada penyaluran DD tahap I dan II,” tegasnya.

Ketika ditanya apa penyebab dana tersebut tidak terserab dalam realisasi tahap I dan II, dan berapa besaran nilai rupiahnya, Evi menjelaskan,” karena pada realisasi DD tahap I dan II dana tersebut tidak terserap, dan besarannya hanya Rp 345,-. Karena angka selisihnya sangat kecil, hal inilah yang menjadikan kita kesulitan untuk mencari dari mana ketidak cocokan LPJ konsolidasi dan realisasinya, mengingat ada 302 LPJ Desa yang harus kita teliti satu persatu,” ujarnya.

Lantas langkah apa yang akan diambil oleh pihaknya, yang membidangi masalah pengelolaan DD tersebut, Evi menuturkan,” hari ini kita sudah selesaikan LPJ nya dan akan kita ajukan ke Jakarta hari ini juga, sekaligus memberikan pemaparan pada pusat akan adanya selisih dana dari LPJ konsolidasi dan realisasinya,” katanya.

Lanjut Evi,” DD ini harus segera di salurkan karena batas akhirnya sudah mau habis, ya terakhir nanti bulan Juni. Kita sebenarnya berharap agar DD ini bisa secepatnya disalurkan ke Desa-Desa,” bebernya.

Saat ditanya apakah hal ini menjadi temuan Badan Pengaudit Keuangan (BPK), dan bagaimana tanggung jawab Desa yang kelebihan bayar tersebut, pihaknya mengatakan, bahwa hal ini bukanlah temuan BPK, dan pihak Desa sudah mengembalikan uang tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang, meskipun secara resmi, pihaknya belum menerima bukti pengembalian dari DPPKAD.” Bukan temuan BPK mas, dan uangnya sudah dikembalikan ke DPPKAD, meskipun saya belum dapat bukti resmi dari DPPKAD,” pungkasnya.(elo)