LSM Tuding ada Dugaan Rekayasa Anggaran DD dari Pembelian Bibit Blimbing Mojowarno

Joko Fattah Rochim ketua LSM FRMJ

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembelian bibit blimbing di kecamatan Mojowarno, syarat dengan rekayasa dalam pengadaannya, karena diduga bibit tersebut dibeli menggunakan anggaran Dana Desa (DD), yang dikemas dengan program pemberdayaan masyarakat, yang dikordinir oleh pihak Kecamatan, melalui 1 distributor bibit tanaman asal Kabupaten Blitar.

Tudingan ini disampaikan oleh Joko Fattah Rochim selaku, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), pada kanalindonesia.com pihaknya mengatakan,” kami menduga bahwa ada rekayasa dalam pembelian bibit blimbing yang menggunakan anggaran DD tersebut. Selain itu beberapa Kades mengaku bahwa mereka membuat pengajuan program sebesar 15 sampai 25 juta untuk program pemberdayaan masyarakat, yang nantinya uang itu dibelikan bibit blimbing di satu tempat,”terangnya.(31/05/2017)

Masih menurut Fattah,” namun bisa di cek di lokasi pada masyarakat bahwa bibit itu diberi secara cuma-cuma oleh Kades, dan bibitnya dibeli sendiri menggunakan uang pribadi oleh Kades. Kami menduga bahwa ada permainan anggaran DD, yang dikemas dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Mengingat untuk pengelolaan DD sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa no 21 tahun 2015, tentang penetapan prioritas penggunan DD,”katanya.

Lanjut Fattah,” jika kita lihat dalil Camat menggunakan surat dari gubernur maupun dari Bupati, ini jelas akal-akalan Camat, untuk menutupi adanya dugaan dobel anggaran. Dan bagaiamana kerja Bapemas Pemdes, kenapa permasalahan seperti ini bisa terjadi,” tukasnya.

Ketika ditanya apa langkah yang akan dilakukan oleh pihaknya mengenai adanya dugaan permainan anggaran DD, di kecamatan Mojowarno tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Projo Jombang ini menuturkan,” kita akan melaporkan adanya dugaan ini ke penegak hukum, dan kita juga akan melaporkan ke Presiden. Dan untuk Bupati kita mendesak agar segera mencopot kepala Bapemas, karena gagal dalam menjalankan tugas untuk mengelola dan mengawasi anggaran DD, di Jombang,” pungkasnya.(elo)