Kepala DPMD : Program Blimbingisasi Mojowarno, Untuk Masyarakat Bukan Perseorangan

tanaman blimbing di Desa Japanan Mojowarno, yang hanya dikelola 2 orang dan berada di tanah milik perhutani

KANALINDONEISA.COM, JOMBANG : Polemik penenaman blimbing di sejumlah Desa di Kecamatan Mojowarno, yang di gagas oleh Camat Mojowarno yakni Samsun, dinilai adalah program yang salah sasaran, serta proses pertanggung jawabannya tidak kredibel.

Seperti diberitakan sebelumnya 15 Desa di kecamatan Mojowarno, menggunakan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 15 hingga 20 juta untuk membuat program pemberdayaan masyarakat, dengan mengadakan penanaman blimbing. Namun hingga sampai sekarang masyarakat di sejumlah Desa tersebut, tidak ada yang merasakan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, penanaman blimbing yang ada di Desa Japanan Mojowarno, Jombang, yang ditanam diatas lahan milik perhutani hampir 2 Hektar, hanya dikelola 2 orang yakni, Pak Pengkik dan Pak Tris. Bibit blimbing tersebut di drop dari kecamatan oleh Camat Samsun. Yang menarik padahal pengadaan blimbing ini untuk merupakan program pemberdayaan masyarakat dan menggunakan anggaran DD namun dalam prakteknya blimbing ini hanya dikelola 2 orang.

Sementara itu Darmaji selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, saat ditemui kanalindonesia.com, pihaknya mengatakan bahwa untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) itu murni Kepala Desa Kades, dan untuk evaluasi Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) itu ada pada Camat.” Kalau kewenangan evaluasi program DD dalam bentu APBDes itu adalah kewenangan Camat. Apalagi itu program yang menggagas adalah Camat. Seharusnya camat melakukan evaluasi terhadap program tersebut,” ujarnya.(21/06/2017)

Saat disinggung seperti apa bentuk evaluasi yang harus dilakukan oleh Camat, Darmaji mengatakan,” ya evaluasinya mulai dari, bagaimana manfaat programnya untuk masyarakat, karena itu masuk dalam usulan program pemberdayaan masyarakat, lantas bagaimana pertanggung jawabannya, selanjutnya hasil dari panen blimbing itu uangnya lari kemana. Semuanya itu haruslah jelas karena ini anggaran dari Pusat,” tegasnya.

Lanjut Darmaji,” dan kalau program pemberdayaan masyarakat itu seharusnya dikelola oleh masyarakat bukan perseorangan, seperti yang ada di Desa Japanan, Mojowarno. Dan camat seharusnya tidak boleh melakukan droping bibit dari satu distributor,” papar Darmaji.

Ketika ditanya lantas bagaiaman pertanggung jawaban atas uang DD tersebut yang sudah terlanjur dialokasikan untuk beli blimbing, dan kini banyak sekali penyimpangan dalam prakteknya, pihaknya mengatakan,” kalau itu silahkan di tanyakan ke Camat dan Inspektorat, karena kami hanya sebatas membuat regulasinya, terkait pengelolaan DD,” tukasnya.

Sementara itu Samsun, selaku Camat Mojowarno saat ditemui dikantornya pihaknya sedang tidak ada di kantor, dan saat dikonfirmasi via seluler, yang terdengar hanya nada sambung namun tidak diangkat.(elo)