Dinsos Akui Minim Pengawasan Pendistribusian Sembako Disabilitas

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Diberitakan sebelumnya sejumlah penyandang cacat (red : Disabilitas) mengeluhkan penerimaan bantuan sembako dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, hal ini dikarenakan jumlah paket yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan dari Dinsos, padahal jatah sembako yang diterima seharusnya 6 paket, namun realitas dilapangan penerima hanya menerima 1 paket sembako yang terdiri 5 kg beras, 1 liter minyak goreng dan 1 kg gula.

“ program ini sebenarnya diperuntukkan kaum disabilitas sejumlah 4459 penerima yang tiap penerimanya kita kalikan 6 paket. Penerima ini tersebar di seluruh wilayah kabupaten Jombang, dan diambilkan dari anggaran APBD sebesar kurang lebih 4,2 Milyar untuk 1 tahun, sesuai dengan kemampuan anggaran Daerah, meskipun jumlah Disabilitas masih lebih dan belum bisa terkafer semua, ” kata Ashari selaku seksi perlindungan korban bencana alam dan bencana social Dinsos Kabupaten Jombang, Rabu 6 September 2017.

Saat disinggung terkait mekanisme pengawasan pendistribusian bantuan sembako untuk Disabilitas, pihaknya mengatakan bahwa pengawasan atau monitoring penditribusian bantuan ini, diinklutkan ke pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

” Tetapi kadang-kadang waktu kita saat ini programnya jalan berbarengan dengan penyaluran bantuan program PKH, jadi ada sedikit kendala. Namun tidak mungkin saya sendiri melakukan pengecekan ke Desa-Desa karena orang-orang kita hanya di tingkat kecamatan, dan kita mengandalkan orang-orang ini sebagai mata kita mas,” ujarnya.

Masih menurut Ashari, pihaknya mengakui bahwa kondisi dilapangan khususnya pemerintah Desa pasti akan mengalami kebingungan dan sering kali pihak Desa sangat riskan jika melakukan penyaluran bantuan ini.” Biasanya desa pasti ewuh pakewuh (red: riskan), karena orang yang terdaftar dengan orang yang tidak terdaftar banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan ini,” ungkap Ashari.

Lanjut Ashari, pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi ulang dan memperbaiki sejumlah kendala pendistribusian bantuan sembako untuk Disabilitas, termasuk melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan. “ nanti untuk selanjutnya pendistribusian kita akan kumpulkan di kecamatan dan kita bagikan secara langsung pada penerima. Dan nanti pihak Desa akan membantu mobilisasi penerima disabilitas ke kantor kecamatan,” tandasnya.

Sementara itu Erwin selaku Kepala desa Kepatihan mengaku bahwa penyaluran bantuan sembako untuk kaum Disabilitas, di Desanya tidak menemui sejumlah kendala, bahkan dari data yang diperoleh dari Dinsos untuk penerima bantuan hanya untuk 8 orang padahal jumlah Disabilutas di Desanya ada 49 orang.

“ data dari dinsos tidak valid mas, jumlah penyandang cacat di Desa ada 49 orang sedangkan yang dapat bantuan ada 8 orang, jadi ya terpaksa untuk yang 8 orang kita berikan haknya yakni sejumlah 8 paket, dan yang 41 orang kita kasi sembako 1 paket yang terdiri dari 5 kg Beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula,” tegasnya, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), Rabu 6 Sepetember 2017.

Ketika disinggung diambilkan dari anggaran manakah pembelian bantuan sembako untuk 41 orang Disabilitas, yang belum menerima bantuan dari Dinsos, pihaknya menuturkan bahwa untuk memberikan sembako untuk 41 orang tersebut, diambilkan dari dana pribadi. “ saya berharap agar nanti Dinsos mau berkordinasi dengan Desa terkait program bantuan sembako untuk disabilitas, agar kami merasa dibenturkan dengan masyarakat penyandang cacat,” pungkasnya.(elo)