Perpres No.87 tahun 2017 Menjadi Payung Hukum untuk Membentuk Generasi Emas

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Kalangan DPR mengapresiasi terbitnya Perpres No.87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter atau yang dikenal dengan sebutan full day school (FDS-sekolah lima hari). Karena Perpres ini menjawab keresahan masyarakat soal FDS yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhajir Effendy.

“Tapi, Perpres itu tak berarti apa-apa kalau peraturan menteri atau Permen-nya dan petunjuk taknisnya di lapangan membingungkan masyarakat. Karena itu, Permennya jangan sampai membingungkan,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawaty di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Hal itu diungkapkannya dalam dialektika demokrasi ‘Perpres Pendidikan Berkarakter Efektif? bersama anggota FPKB DPR RI Syaikhul Islam Ali, Saleh Partaunan Daulay (FPAN), Puti Guntur Soekarno (FPDIP), dan Retno Lestyadi (KPAI).

Syaikhul menilai jika Perpres itu menjawab lembaga pendidikan madrasah dan pesantren yang selama ini berhasil mencetak pendidikan karakter bangsa. “Jadi, FPKB berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mendengar keresahan madrasah atas FDS,” ujarnya.

Apalagi kata Syaikhul, selama ini ada ketidakadilan anggaran pendidikan agama dibanding pendidikan umum. Dia menilai sekolah agama selama ini dianaktirikan. Padahal, sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. “Jadi, Presiden Jokowi mendengar suara NU,” ungkapnya.

Menurut Saleh Daulay, anggaran untuk Kemenag RI per tahun Rp 46 triliun. Anggaran itu untuk seluruh sekolah agama (UIN, MAN, MTsN, MIN) dan lain-lain. Sudah termasuk untuk gaji dosen, guru, biaya penelitian dan sebagainya.

“Peneliti di UIN saja hanya Rp 1 miliar. Sedangkan untuk penelitian di sekolah umum bisa mencapai puluhan dan ratusan miliar rupiah. Maka, tak salah kalau anggaran itu dibagi dengan pendidikan agama sebagai basis pendidikan karakter,” jelasnya.

Setidaknya kata Puti Guntur, Perpres itu menjadi payung hukum untuk membentuk generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Sehingga akan terbangun kompetensi, kompetsisi, dan tanggung jawab bagi anak didik yang berkualitas. Namun, tanggungjawab pendidikan itu bukan hanya pada sekolah, tapi masyarakat dan keluarga.

Retno juga mengapresiasi Perpres tersebut karena sesuai dengan komitmen Kie Hajar Dewantoro, dimana tempat terbaik pendidikan karakter itu di sekolah. Sehingga dari sekolah akan terbangun budaya sekolah dan semua yang bertanggungjawab terhadap sekolah (kepala sekolah, guru, tukang sapu, dll) harus baik, agar semua siswa-siswinya bisa menyontoh dengan baik.

“Tak mungkin semua aturan pendidikan karakter itu diterapkan di sekolah, sehingga selebihnya ada pada keluarga dan masyarakat. Tak bisa hanya minta anak jujur, tanpa ada contoh dari guru, orang tua dan masyarakat. Sekolah pun harus serentak menerapkan pendidikan karakter itu kalau ingin berhasil,” pungkasnya. (gardo)