Putusan PTUN Jadi Dasar Pansus Hadapi Judicial Review ke MK

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI sudah menerima surat putusan keabsahan Pansus dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang konstitusionalnya pansus angket KPK tersebut.

Karena itu, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan dengan keputusan bernomor 159/B/2017/PTUN tersebut, semakin menguatkan kinerja pansus angket KPK untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga anti rasuah tersebut.

Keputusan PTUN itu menindaklanjuti gugatan tujuh advokat yang diketuai Muhammad Sholeh terhadap pansus angket KPK.

Dengan demikian kata politisi Golkar itu, keributan sebelumnya yang menyebut Pansus KPK menyalahi aturan sudah selesai. “Gugatan penggugat itu ditolak dan menyatakan angket adalah hak konstitusional yang menjadi kewenangan DPR,” tegas Agun Gunandjar pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Keputusan PTUN  itu akan dijadikan landasan bagi Pansus dalam menghadapi uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi atas laporan pegawai KPK. “Ini adalah sebuah fakta persidangan yang akan menjadi bagian bagi kita ketika menghadapi judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti,” pungkasnya. (gardo)