LInK Desak Polisi Usut Tuntas Bantuan Kelompok Disabilitas

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Amburadulnya santunan kelompok Disabilitas, membuat Aan Anshari, mendesak pihak Kepolisian Jombang, untuk segera turun tangan, mengingat nominal pengadaan program tersebut nilainya mencapau 4,2 Milyard.

“ Saya mencium aroma ketidakberesan dalam bantuan tersebut, saya mendukung upaya kepolisian mengusut tuntas persoalan ini,” kata Aan selaku Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), Rabu 13 Sepetember 2017.

Masih menurut Aan, jumlah anggaran APBD sebesar Rp. 4,2 miliar dengan jumlah penerima 4.495 orang. Itu berarti setiap orang mendapat jatah sekitar Rp. 934.372.  Jika dibulatkan saja menjadi Rp. 900.000.

“ Angka tersebut kira-kira bisa dirupakan 10 kg beras Bramu, minyak goreng 5 kg, susu 3 liter, 1 kg daging dan uang saku 400.000, untuk tiap penerima. Namun benarkah demikian yang diterima tiap penyandang difabel?,” tanyanya.

Lanjut Aan, anggaran 4,2 miliar merupakan angka yang sangat besar dan berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi. “ Dugaan penilepan ini bisa dengan modus mengurangi harga tiap paket atau mengurangi jumlah penerima. Dalam prakteknya, korupsi APBD kerap melibatkan orang dalam yang merasa “berjasa” menggolkan proyek tersebut,” ujarnya.

Imbuh Aan, pihaknya mendesak kepolisian segera melakukan penyelidikan, memanggil kontraktor, SKPD, IPC, penerima bantuan serta pihak terkait.”  Bagi saya, mengkorupsi dana kelompok difabel merupakan hal yang sangat memalukan,” tukasnya.

Sementara itu AKP Wahyu Norman Hidayat selaku Kasat Reskrim Polres Jombang, saat dikonfirmasi mengenai persoaalan adanya tudingan dari Link mengenai adanya dugaan penyelahgunaan bantuan untuk kelompok Disabilitas, pihaknya mengatakan akan segera melakukan penyelidikan di lapangan. “ kita akan segera turun ke lapangan untuk menggali data dan melakukan penyelidikan mengenai persoalan ini mas,” ungkap Norman, Rabu 13 Sepetember 2017.

Norman juga berharap agar masyarakat maupun aktifis anti korupsi untuk segera melaporkan ke Kepolisian jika memang menemui adanya penyelewengan bantuan sembako untuk kelompok Disabilitas.(elo)