Komisi IX DPR RI Desak Cabut Izin RS Mitra Keluarga

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Kelaurga itu dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam ‘Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta pada 2019.

“Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, melainkan masyarakat tetap membayar. Hanya saja yang membayar adalah negara. “Anggaran untuk kesehatan itu sekitar Rp 34 triliun. Jadi, kalau RS Mitra Keluarga mengembalikan uang pasien karena sudah dibayar BPJS itu patut dipertanyakan,” tegas politisi PAN itu dalam diskusi ‘Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?’ bersama Hj. Nihayatul Wafiroh (FPKB) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/9/2017). .

Sebab, pendirian RS itu harus sesuai dengan UU Kesehatan. Yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Dokter kata politisi PAN itu sudah menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.

“Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers,” pungkasnya. (gardo)