Sudah Tiga Bulan Laporkan Kades, BPD Datangi Kantor Kejari Tanyakan Kejelasan Laporan

Ucok Rambe anggota BPD Desa Sukorejo saat datangi kantor Kejaksaan Negeri Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Ucok Rambe (57) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Jombang Jawa Timur, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang untuk menanyakan laporan atas adanya dugaan penggelapan dana  Corporate Social Responsibility (CSR) dan pemerasan yang dilakukan oleh Kaswar Kepala Desa setempat, pada Selasa 31 Oktober 2017.

“ mau menanyakan laporan saya, tentang dana CSR dan pemerasan di tempat pembantaian sapi yang ada di Dusun Tempuran, Desa Sukorjo yang dilakukan oleh Kades. Karena sudah tiga bulan laporan kami jalan di tempat,” kata Ucok pada sejumlah wartawan saat ditemui di kantor Kejari.

Masih menurut penjasan Ucok, pihaknya mengaku sudah pernah bertemu dengan Kasi Intel Kejari, dan diberi penjelasan terkait laporannya.” Menurut pak Nurngali satu minngu yang lalu sekdes Nandar pernah ditegor. Tapi gak ada kelanjutannya, untuk itu kami mau menegaskan kalau gak bisa dilanjut, saya akan ke Jaksa Agung,” tegas Ucok.

Lanjut Ucok, ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh petugas dari intel Kejari. Untuk itu pihaknya meminta kejelasan atas laporan yang sudah dilakukannya.” Dari pengakuan pak Nurngali waktu itu pak Nurngali langsung terjunke lapangan ke Desa Sukorjo, tapi menurut Sekdes beliaunya yang diundang ke Kejaksaan. Karena hal ini kami minta penjelasan kalau memang kurang cukup bukti kita akan melengkapi, tapi kalau tidak kenapa berhenti disini, ada apa ini dengan kejaksaan,” ujar Ucok.

Saat ditanya apakah selama ini pihaknya sebagai pelapor, sudah pernah dimintai keterangan oleh Kejaksaan mengenai laporan yang dilayangkannya atas dugaan penggelapan dana CSR dan pemerasan tersebut. Ucok yang merupakan anggota BPD Desa Sukorjo mengatakan, bahwa pihaknya belum pernah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan mengenai laporan yang dilayangkannya.

“ belum pernah dimintai keterangan tertanggal sejak 12 Juli hingga 12 September, alasannya pak Nurngali waktu itu sedang naik Haji, padahal naik haji itu hanya 40 hari yang paling lama sedangkan yang 50 hari itu kemana saja,” paparnya.

Imbuh Ucok, bahkan pihak Kejaksaan mengaku bahwa ada keterbatasan personil, khususnya di bagian Intel Kejari Jombang. “ karena teganya hanya dua orang bapak harus bersabar,” ungkap Ucok sembari menirukan perkataan Kasi Intel Nurngali.

Syafiruddin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jombang (Kajari), saat dikonfirmasi mengenai adanya sejumlah warga yang menanyakan kejelasan laporan, atas dugaan penggelapan dana CSR dan pemerasan di Desa Sukorjo yang sudah tiga bulan belum ada kejelasan, Kajari mengatakan, bahwa laporan yang masuk ke Kejaksaan bukan hanya dari warga tapi juga ada dari lembaga lain, dan untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan.

“itu ada beberapa laporan yang masuk. Dan ada sebagian sudah kita tindak lanjuti, ada sebagaian yang belum kita lakukan data pulbaket. Kalau memang jumlahnya kecil, saya juga berusaha juga mau bikin kondusif, tolong segera dibenarkan, diperbaiki agar rakyat tidak dirugikan,” terang Kajari.

Ketika disinggung terkait tindak lanjut dari laporan warga yang sudah tiga bulan masuk ke Kejari, pihaknya menjelaskan bahwa semua laporan masyarakat yang masuk ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan.

” Semua pengaduan masyarakat kita tindaklanjuti, gak ada kita istilah gak kita tindaklanjuti. Secara terperinci saya kurang tau, karena sudah saya serahkan pada Kasi Intel untuk ditindaklanjuti. Dan kemarin saya sudah berpesan pada kasi intel kalau memang data-datanya sudah lengkap tolong pelapornya dipanggil, kalau memang belum lengkap ya tolong dilengkapi, agar masyarakat jangan sampai merasa laporannya tidak ditindaklanjuti, karena semua laporan yang masuk kita tindaklanjuti,” pungkas Kajari.

Sementara itu Nurngali selaku Kasi Intel Kejari Jombang, saat dikonfirmasi di kantornya pihaknya sedang tugas luar. ” Ini masih ada giat diluar kantor,” tegasnya singkat, saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Diberitakan sebelumnya Ucok Rambe, salah satu anggota BPD Desa Sukorejo melaporkan Kepala Desa Dukorjo, atas adanya kasus dugaan penggelapan dana CSR dan penarikan jatah bulanan ditempat pemotongan hewan di Dusun Tempuran, Desa Sukorejo. Dana CSR dengan total Rp. 75 juta, dengan rincian 20 juta pada tahun 2015, 25 juta pada tahun 2016, dan 30 juta pada tahun 2017, serta adanya penarikan (pemerasan) kepada rumah potong sebanyak 500 ribu perbulannya.

Hal ini mencuat karena selama ini tidak ada musyawarah antar pihak Kades dan BPD, untuk rencana penggunaan dana CSR tersebut dan tidak masuknya laporan penggunaan dana CSR tersebut dalam APBDesa. Yang palimng menarik adalah untuk urusan hal lain pasti BPD diajak musyawarah oleh Kades, namun untuk urusan CSR, hanya Kades yang tahu. Sedangkan masyarakat terdampak dari limbah perusahaan tidak pernah mengetahui penggunaan uang CSR tersebut.(elo)