Pemkab Lamongan Resmi Dinyatakan Sebagai Kabupaten 100 Persen ODF

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN; Lamongan secara resmi dinyatakan sebagai kabupaten yang 100 persen Open Defecation Free (ODF), atau Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Status resmi 100 persen ODF itu dinyakan Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Edi Basuki usai melakukan monitoring langsung desa-desa di Lamongan.

“Dari hasil survey kami, Alhamdulillah semua desa sudah punya akses (buang air besar), sehingga sangat pantas untuk dideklarasikan sebagai kabupaten ODF, “ ujar Edi saat di Guest House Pemkab Lamongan kemarin.

Dijelaskan olehnya, survey selama 11 hari yang dilakukan timnya benar-benar ke setiap desa. Dengan menggunakan sampling 30 persen dari total kecamatan, dan memperhatikan keterwakilan masing-masing wilayah.

“Ini berarti Lamongan menjadi kabupaten 100 persen ODF ketujuh di Indonesia. Lima diantaranya berada di Jawa Timur bersama Madiun, Pacitan, Ngawi dan Magetan. Saya sudah mengajak beberapa kabupaten tetangga, seperti Gresik, Bojonegoro dan Tuban agar bisa meniru langkah Lamongan, “ katnya menguraikan.

Edi menyebut komitmen kepala daerah menjadi kunci sukses Lamongan bisa ODF. Ini kemudian didukung kekompakan jajaran dibawahnya.

Sementara Bupati Fadeli mengungkapkan jika hanya berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 23 ribu rumah yang belum memiliki akses sanitasi, dan ini  sudah bisa dinuntaskan di 2016.

Namun dari hasil survey faktual oleh tim terpadu Pemkab, ada 8 ribu rumah lagi diluar data BPS yang belum memiliki akses sanitasi. “Ini tetap kami perhatikan, sehingga bisa tuntas di 2017, “ kata Fadeli.

Program ODF itu menurut dia adalah bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama mereka yang miskin. Pola hidup sehat ini sebagai upaya terpadu mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Upaya terpadu itu kini ditindaklanjuti dengan memberikan workshop kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus terkait kemiskinan.

Workshop di guest house sayap barat itu menghadirkan Ketua Komite tetap Investasi Kadin Indra N Fauzi dan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim Zulkipli.

Bupati Fadeli usai workshop sepakat dengan para ahli, bahwa program pengentasan kemiskinan harus benar-benar tepat sasaran. Tidak bisa digebyah uyah, dengan program yang sama untuk kondisi masyarakat yang berbeda.

“Dengan komitmen yang kuat dan kerja bersama, saya berharap bisa menurunkan angka kemsikinan sebesar 2 digit, “ ujarnya.

Karena itu berbagai program untuk penanganan kemiskinan nantinya akan menggunakan jasa konsultan kemiskinan.  Pemanfaatan dana desa juga akan diarahkan agar  dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengentasan kemiskinan.

Pemkab Lamongan berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,49 persen, dari 15,38 persen di 2015 menjadi 14,89 persen di 2016. Targetnya, bisa turun menjadi 12 hingga 10 persen di 2021.