Gabung Koalisi Gemuk Petahana, PAN Merasa Ditikung

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Jombang, merasa ditikung partai lain yang masuk dalam koalisi gemuk untuk mengusung Nyono Suherli Wihandoko (petahana), dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 nanti.

Mencuatnya tudingan dari ketua DPD PAN ini dikarenakan, PAN merupakan partai yang terlebih dulu telah melakukan komunikasi politik dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Golkar Jombang untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati (Cabub) Nyono Suherli Wihandoko pada pilkada 2018 nanti, dari pada dua partai lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Komitmen dukungan PAN terhadap Nyono diwujudkan dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara PAN dan Golkar, bahkan tidak lama setelah adanya MoU tersebut, DPP PAN menurunkan rekomendasi pasangan untuk Nyono dan Ali Fikri untuk maju pada pilkada nanti. Dan hal ini terjadi jauh sebelum adanya MoU antara PDI-P dengan Golkar, PKB dengan Golkar beberapa waktu lalu.

Hal ini dinilai, Ahmad Saichu yang merupakan ketua DPD PAN Jombang, merupakan langkah politik yang menelikung partai PAN, dan tidak menunjukkan etika dalam berpolitik.

“Kita kan lebih dulu daripada PDI-P dan PKB, sebenarnya kita yang lebih dulu melakukan internal formal, setelah itu PDI-P menelikung di persimpangan jalan, ya ndak apa-apa, semakin banyak, tinggal kita lihat hasil selanjutnya,” kata Saichu saat ditemui sejumlah wartawan di kantor DPD PAN Jombang, Rabu 8 November 2017.

Ketika disinggung mengenai tentang optimisme sikap Calon Wakil Bupati (Cawabub) dari PKB yang mendapatkan jatah Cawabub nantinya, apakah  PAN akan melakukan manuver dukungan politik, hingga pencabutan dukungan partainya ke Nyono, pihaknya mengatakan keputusan berada di tangan DPP.

“Proses itu kan dari DPP yang menentukan, namun dengan laporan dari pengurus di tingkat daerah, terkait nanti hasil kesepakatan antara partai-partai koalisi pengusung. Dimana hasil keputusan wakil sesuai apa tidak dengan rekom yang turun dari DPP,” ungkapnya.

Masih menurut Saichu, rekomendasi dari DPP sudah ada per tanggal 31 Agustus 2017 lalu dan prosesnya masih menunggu Surat Keputusan (SK) nantinya. Dan PAN selalu menjunjung tinggi komitmen dan perjanjian dalam MoU antara partainya dengan Golkar yang merupakan sebuah etika paling tinggi dalam politik.

“Jadi, kalau ada yang melenceng dari etika yang paling tinggi tersebut, apakah nanti masih bisa ketemu atau tidak. Kalaupun tidak bisa, PAN juga punya strategi sendiri, dan terkait strategi kan gak mungkin saya buka ke teman-teman media,”pungkasnya.(elo)