DPR berharap ada Cawapres Muda Tahun 2019

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Menanggapi sejumlah nama yang muncul di bursa Cawapres Presiden Joko Widodo 2019, Anggota DPR RI Maman Imanul Haq menilai lebih baik muncul Cawapres muda dibanding muncul isu SARA. Menurut Maman, isu SARA akan muncul kembali menjelang Pilkada 2018 dan pemilu serentak 2019, seperti halnya pada Pilkada DKI Jakarta.

Demikian disampaikannya dalam dialektika demokrasi ‘Menakar Cawapres Potensial 2019′ bersama Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, dan pengamat politik SMRC Sirojudin Abbas.

“Munculnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres, adalah dorongan relawan dan bukannya dari PKB. Karena relawan, jadi sifatnya partisipatif, terbuka, dan datangnya dari berbagai kalangan,” tegas politisi dari F-PKB ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Diakui Maman, Presiden Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur selama memimpin Indonesia, namun tak luput dari kekurangan, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam membangun isu-isu agama, yang terus disoroti menjelang Pilkada maupun Pilpres saat ini.

Karena itu, lanjutnya, diperlukan Islam yang moderat, damai, dan melawan radikalisme. Menurutnya, hadirnya Cak Imin akan melanjutkan perjuangan Gus Dur tentang bagaimana mewujudkan Islam yang damai, tolerans, dan komitmen terhadap PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD NRI 1945).

“Jadi, kalau sebagai Cawapresnya Jokowi di 2019 itu memang dibutuhkan,” pungkasnya. Salah satu kandidat lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua DPP Demokrat Jansen mengatakan elektabilitas AHY terus meningkat. “Kalau pada Maret 2017 mencapai 0,4 %, per Oktober ini tembus 14,3 %. Elektabilitas ini melampaui Cak Imin (1,1%), Gatot Nurmatyo, Anies Baswedan dan lain-lain itu lembaga survei Pollmark,” paparnya.

Dengan demikian kata Jansen, elektabilitas Jokowi akan tergantung kepada Cawapres yang akan dipilih. “Kalau yang dipilih AHY, maka elektabilitas Jokowi akan makin naik,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik SMRC Sirojuddin menilai jika elektabilitas Jokowi terus meningkat, maka dipastikan Jokowi maju lagi untuk Pilpres 2019. Tapi, tidak demikian halnya dengan Prabowo, yang sudah mengikuti Pilpres empat kali, dan selalu kalah. “Maka pertanyaannya; apakah Prabowo mau maju lagi atau tidak? Atau cukup sebagai king makers?” sambungnya.

Ia menambahkan, elektabilitas Jokowi saat ini jauh lebih baik dibanding saat SBY menjelang 2 tahun Pilpres 2007. “Tapi, kita lihat pada Juni, Juli, dan Agustus 2018 nanti. Kalau elektabilitas Jokowi bertahan di 50 %, maka Jokowi akan leluasa memilih Cawapres,” jelasnya.

Menurut Sirojuddin, ada 3 kemungkinan Jokowi menentukan siapa Cawapres yang tepat. “Pertama, kalau isunya ancamannya keamanan dari dalam dan luar negeri, maka Cawapresnya sangat mungkin dari militer,” katanya.

Kedua, kalau isunya terkait keprihatinan ekonomi, maka Cawapresnya diumungkinkan dari ekonom. Terakhir, ia tak memungkiri bisa saja isu SARA rentetan isu Pilkada DKI terus berlanjut, maka Cawapres yang dimungkinkan dari kalangan Islam moderat. “Jadi, tergantung pada isu yang berkembang menjelang Pilpres 2019,” imbuhnya.

Diketahui survei Indikator Politik Cawapres yang muncul justru yang tertinggi adalah Ahok, Gatot Nurmantyo, Sri Mulyani. Karena itu, menurut Sirojuddin, parpol perlu membaca keinginan masyarakat. Dimana pemilih di pilpres 2019 itu adalah 55 % berusia 17 – 38 tahun, dan yang melek internet sebesar 45%. “Bisa muncul Cawapres dari kalangan muda,” pungkasnya. (gardo)