Belanja Daerah pada RAPBD Jombang 2018, Dianggarkan 2,575 Triliun

situasi rapat paripurna nota penjelasan Bupati atas penyampaian raperda APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2018

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Pada rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati Jombang atas penyampaian Ranacangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Program Belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018, pada Jumat 10 November 2017 kemarin. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang akan memprioritaskan anggaran untuk belanja penyelenggaraan urusan wajib, hal ini dilakukan pemkab untuk mrningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dengan langkah ini maka bisa dipastikan akan menurunkan APBD 2018 nantinya. Belanja daerah pada Rancangan APBD tahun 2018 ini dianggarkan sebesar Rp 2. 557. 694. 434. 520, atau turun sebesar 187 milyar lebih, dibanding tahun lalu.

“Secara keseluruhan rancangan APBD 2018 lebih dari Rp 2.575 triliun. Sedangkan APBD tahun 2017 Rp 2.762 triliun lebih. Jadi ada penurunan sebesar Rp 187 miliar lebih, dibanding tahun lalu,” kata Nyono Suherli Wihandoko selaku Bupati Jombang saat menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna tersebut.

Masih menurut Nyono, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 sendiri, pemkab menargetkan sebesar Rp 94 miliar lebih. Dengan sumber perolehan pajak penerangan jalan, PBB perdesaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).“Sedangkan Retribusi Daerah ditargetkan lebih dari Rp 45 miliar yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan,” ungkapnya.

Lanjut Nyono, penurunan ini tidak hanya dialami oleh Pemkab Jombang saja, namun pihaknya tetap membuat skala prioritas kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut. “Tidak hanya Jombang tetapi juga di semua kota/kabupaten lainnya, namun tetap kita prioristaskan, sejumlah program untuk masyarakat” ujarnya kepada wartawan usai paripurna.

Namun disisi lain, mulai September – Desember 2017, tunjangan dewan akan mengalami kenaikan. Dengan rata-rata Rp 10,5 juta perbulan utnuk tiap anggota dewan. berbarengan dengan rencana rasionalisasi anggran OPD. Situasi ini diakui Nyono berpengaruh, namun tidak mempengaruhi kebijakan yang strategis.

“ini masih tahap rancangan makanya nanti dilihat dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Untuk besar kecilnya pengurangan anggaran tergantung skala prioritas sesuai dengan RPJMD. Namun yang berkaitan dengan rencana strategis tetap akan diperioritaskan,” pungkas Nyono.(elo)