Verifikasi Faktual KPU, Banyak PNS dan Anggota TNI Masuk Partai

suasana verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU devisi hukum

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Jelang diumumkannya hasil verifikasi factual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait lolosnya sejumlah partai yang akan mengikuti percaturan politik di tanah air, khususnya di Jombang Jawa Timur, banyak anggota partai yang berstatus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan ada beberapa anggota TNI yang tergabung menjadi anggota partai.

“banyak berkas dari partai politik yang anggota partainya sebagian KTP nya itu ASN dan ada juga yang KTP TNI, tapi sekarang sebagian besar sudah pensiun,” kata Atokilah selaku Komisioner KPU devisi hukum, Senin 13 November 2017.

Dalam tahapan verifikasi kegandaan yang dilakukan oleh devisi hukum KPU Jombang, yang dilakukan secara dor to dor, diperoleh data anggota partai yang berstatus ASN dan TNI yang aktif.” Ada puluhan lah gak sampai ratusan setelah kita verifikasi tidak ada anggota TNI yang mengaku menjadi anggota partai, kalau Polri gak ada mas,”ujar Atok.

Namun saat ditanya terkait detailnya pihak KPU tidak bisa memberikan penjelasan tersebut, karena untuk hasil verifikasi KPU tersebut, nantinya akan diberikan ke partai.” Ya nanti ditanyakan langsung ke partai-partainya saat penyerahan data hasil verifikasi KPU tanggal 16 atau 17 nanti,” ungkap Atok.

Saat disinggung terkait sanksi apa yang akan diberikan pada partai politik maupun oknum ASN maupun TNI yang masih aktif dan tergabung menjadi anggota partai politik, Atok mengatakan bahwa untuk pemberian sanksi itu merupakan kewenangan instansi masing-masing.”untuk parpolnya gak ada sanksi, untuk oknum kita serahkan kembali ke instansi masing-masing karena KPU tidak memberikan sanksi,” tegas Atok.

Ketika ditanya apakah ada kordinasi antara pihak KPU dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Atok menegaskan bahwa tidak ada kordinasi antara KPU dan BKD, karena hal ini akan memunculkan masalah baru.

” Tidak, karena belum tentu oknum ASN itu sengaja namanya dimasukkan menjadi anggota partai, karena bisa saja oknum ASN tersebut tidak mengetahui bahwa namanya masuk dalam keanggotan partai politk,” tukas Atok.

Imbuh Atok, untuk ASN yang tergabung dalam partai politik memang tidak melanggar undang-undang (UU) partai politik, namun akan melanggar UU ASN, dan kalau untuk TNI memang tidak diperbolehkan untuk bergabung menjadi anggota partai politik kalau statusnya masih aktif.(elo)