Kejari Ponorogo Tahan Dua Pengurus KSP Terkait Dugaan Korupsi Dana LPDB

Salah satu tersangka (baju batik kenakan kopyah putih) saat akan dibawa ke Rutan Kelas IIB Ponorogo

KANALINDONESIA.COM,PONOROGO: Penyidik Kejaksaan Negeri(Kejari) Ponorogo menahan dua pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Usaha Mulya, Jenangan, Ponorogo, Jatim, terkait  kasus dugaan penyimpangan dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) Republik Indonesia tahun anggaran 2013, Rabu(15/11/2017).

Kedua pengurus tersebut yaitu Fatkhur Rochman (74) warga Dusun Krajan, Desa Kradinan, Dolopo, Madiun selaku ketua dan Choirul Anam (40) warga Desa Uteran, Kecamatan Geger Madiun selaku sekretaris KSP Usaha Mulya. Sementara satu orang tersangka yaitu Ircham Wibisono selaku bendahara telah meninggal dunia.

Keduanya memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Kantor Kejari Ponorogo sekira pukul 09.30 WIB langsung menuju ke ruang Kasi Pidsus untuk menjalani pemeriksaan. Sekitar pukul 13.30 WIB keduanya dibawa ke Rutan Kelas IIB Ponorogo.

“Hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap dua pengurus KSP Usaha Mulya, terkait dugaan penyimpangan dana LPDB.  Setelah selesai pemeriksaan keduanya kita titipkan di Rutan Ponorogo,”ucap Kasi Pidsus Kejari Ponorogo, Beny Nugroho kepada kanalindonesia.com.

Keduanya akan menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo selama 20 hari, dimana nanti bisa diperpanjang lagi selama 40 hari.

Disebutkan Beny, dalam upayanya untuk mendapatkan kucuran dana tersebut kedua tersangka mengajukan permohonan kepada Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) dana LPDB sebesar Rp 1 miliar dan akan disalurkan kepada 30 orang calon penerima definitif, namun dari sejumlah data yang diajukan tersebut ternyata merupakan data lama dan fiktif, sehingga dana LPDB tersbut tidak disalurkan semestinya.

“Jadi, saat pengajuan untuk 30 calon penerima, namun setelah pencairan dana tersebut tidak disalurkan kepada penerima sesuai data yang diajukan. Hanya satu saja yang menerima karena saat itu bersamaan pada saat calon penerima tersbut mengajukan kredit,”imbuh Beny Nugroho.

Akibat perbuatan keduanya, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 286.248.304,-

Keduanya dianggap melanggar pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 (a) dan 1 (b) undang-undang korupsi junco pasal 55 ayat (1) ke-1.(ars)