Golkar Sesalkan Pemberitaan SN Tak Hadiri Panggilan KPK

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo ( foto : istimewa)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Golkar menyesalkan beberapa pemberitaan media yang soal kunkjungan kerja (Kunker) Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) ke NTT, sehingga tak bisa menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi e-KTP.

“Kunker di masa reses itu justru kewajiban bagi anggota termasuk pimpinan DPR RI khususnya ke daerah pemilihan. Kunker itu amanat UU,” tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo dalam keterangannya pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Kunker ke dapil di masa reses itu kewajiban aggota DPR dan itu amanat UUD No 17 th 014 ttg MD 3 Pasal 81 huruf: i yang berbunyi “Anggota DPR RI berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui Kunker secara berkala,” dan dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 di Peraturan Tatib DPR RI bahwa “Dalam melaksanakan representasi rakyat dapat dilakukan antara lain melalui Kunker.”
Sedangkan Pasal 211 ayat 2 mengatakan “Kunker sebagimana dimaksud a). Kunjungan kerja dapil pada masa reses, dan b). Kunjungan kerja diluar reses dan diluar sidang DPR.

Di pasal 10 Tatib tentang sumpah/janji sebagimana dimaksud pasal 8 ayat 2 adalah: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sbg aggt /ketua/wkl ketua/Dewan Perwakilan Rakyat dng sebaik baiknya dan seadil adilnya sesuai dng peraturan per undang undangan,dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945;

“Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang,dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangakan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujutkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karena itu kata Firman, tidak boleh ada pihak manapun yang mengecam ketidakhadiran Ketum Golkar untuk memenuhi panggilan KPK tersebut karena dituduh lebih mementingkan Kunker ke Dapil daripada memenuhi panggilan KPK.

Menurut anggota Komisi IV DPR itu makna perintah UU tersebut dan juga sumpah/janji adalah bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan Tuhan YME.

“Jadi, siapapun tidak boleh mempertentangkan antara tidak memenuhi panggilan KPK dan tugas pimpinan DPR yang memang harus dipertanggugjawabkan kepada Tuhan dan Negara. Apalagi reses yang dilakukan itu adalah permintaan masyrakat yang sudah lama dijadwalkan dan masalah yang dihadapi masyarakat NTT adalah masalah yang sangat fundamental, karena menyangkut kehidupan masyarakat petani yang harus mendapat perhatian serius negara,” ujarnya.

Selaku Ketua DPR dan sebagai pejabat negara kata Firman, tentunya Novanto sudah mempertimbangkannya. Baik dari aspek hukum dan lainya sehingga Novanto memahami mana yang harus diutamakan.

“Saya sendiri yang mendampingi karena memahami masalah pertanian di Komisi IV DPR,” tambahnya.

Terlebih di NTT adalah merupan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan dan kelautan serta strategis untuk pengembagan garam nasioanal. Seperti diketahui sampai saat ini Indonesia masih melakukan import garam dan daging/sapi untuk pemenuhan kebutuhan nasional.

Untuk itu Firman menilai tidak perlu ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan mempertentangkan antara pemenuhan panggilan KPK dan Kunker ke Dapil Novanto tersebut.

“Seharusnya media memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Tak asal menulis dan mengejar ratting pemberitaan saja,” ungkapnya.

Selain itu dia berharap media obyektif dan tidak menjadi alat politik kelompok tertentu yang tidak memahami persoalan dan aturan hukum.

“Sebaiknya di era demokrasi kebebasan pers ini harus dimaknai dengan kebebasan yang bertangungjawab, etika, moral dengan tetap mengedepankan supremasi hukum sesuai idiologi negara dan UUD NRI 1945,” pungkasnya.(gardo)