Hadiri Pembukaan Paripurna DPR RI, Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR RI Setya Novanto                                                                                                (foto: istimewa)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Ketua DPR RI Setya Novanto lebih memilih menghadiri dan pidato di sidang pembukaan paripurna DPR RI daripada memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus e-KTP. Ketidakhadiran ke KPK tersebut karena sedang rapat.

DPR RI menggelar paripurna pembukaan masa persidangan II masa sidang 2017 – 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (15/11/2017)kemarin.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan didampingi Fahri Hamzah.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR, bahwa masa sidang DPR RI akan dimulai sejak hari Rabu (15/11/2017) ini 2017,” tegas Novanto.

Seusai paripurna tersebut, saat ditanya wartawan soal ketidakhadirannya terhadap panggilan KPK, Novanto mengatakan jika ada rapat pimpinan (Rapim) DPR RI.

“Rapim ini penting karena program-program awal DPR harus dilakukan dan tugas-tugas negara harus diselesaikan,” kata Ketum Golkar itu.

Dia mengaku telah mengirim surat ke KPK atas ketidakhadirannya tersebut.

“Saya sudah kirim surat kepada KPK, dan mengajukan ke MK. Jadi, kita lihat perkembangannya nanti,” ujarnya.

Dengan demikian dia belum bisa memenuhi panggilan KPK, karena menunggu keputusan MK terkait uji materi Pasal 46 UU KPK tentang pemeriksaan tersangka.

“Kita ujilah di MK. Sama-sama kita uji agar tak ada perbedaan pandangan,” ungkapnya.

Dalam pidatonya Novanto mengatakan, jika DPR RI mulai harus bekerja dimulai dari persiapan penyusunan dan penetapan Prolegnas RUU Prioritas pada tahun 2018, RUU tentang penyiaran, Minyak Gas dan Bumi, Perkelapasawitan, hingga perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat.

Selain itu dia menyinggung soal hasil kerja penyelidikan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Dia meminta agar pansus bisa segera melaporkan hasil kerjanya sejak pembentukan berdasarkan aspek yang diselidiki.

“Pada masa persidangan ini diharapkan segera bisa dilaporkan,” kata Novanto.

Karena itu Novanto mendukung kinerja pansus hak angket dalam melakukan tugasnya melakukan penyelidikan terhadap KPK.

“Pansus angket akan terus melakukan kegiatan penyelidikan terhadap aspek kelembagaan, aspek kewenangan, aspek anggaran dan aspek tata kelola sumber daya manusia,” pungkasnya.

Sementara itu pansus belum melaporkan hasil temuan penyelidikan terhadap lembaga KPK, karena pimpinan KPK belum memenuhi panggilan pansus. Sehingga pansus belum bisa melengkapi hasil penyelidikannya tersebut.(gardo)