DPRD Gresik Geram, Wartawan Ikut Dalam Lawatan

GreskKANALINDONESIA.COM, GRESIK: Lawatan Bupati dan Wabup Gresik Sambari Halim Radianto dan Moh Qosim bersama puluhan pejabat dan wartawan ke Malaysia masih mengundang teka-teki, hal itu membuat geram DPRD Gresik.

Bupati dan Wabup Sambari dan Qasim disertai puluhan pejabat selevel eselon II,III dan IV mengadakan lawatan ke negeri jiran Malaysia selama 3 hari Jumat(17/11/2017) hingga Minggu(19/11/2017).

Mereka juga diikuti oleh PNS bawahan, ajudan dan sejumlah pegawai non PNS, petinggi BUMD dan beberapa wartawan. Jika dihitung, rombongan lawatan kali ini mencapai kisaran ratusan orang.

Sementara DPRD Gresik memberikan atensi khusus terhadap lawatan Bupati beserta pejabat ke Malaysia tersebut.

Di antara  yang menjadi pekerjaan rumah(PR) adalah mengusut asal muasal anggaran yang dipakai, sebab, tidak sedikit. Bisa mencapai ratusan juta.

“Kami tengah mencari tahu dari mana sumber dana yang mereka pakai,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Riduan.

Menurut dia, komisinya meragukan kalau anggaran lawatan itu dari dana pribadi (iuran). Sebab, dia sangat hafal betul dengan karakter pejabat Pemkab Gresik kalau soal urunan atau iuran sangat sulit.

” Makanya, kami selidiki diposkan dimana kegiatan itu. Saya yakin kalau benar-benar bersumber dari APBD pasti ketemu,” paparnya.

” Apalagi ada pengakuan bahwa soal biaya pimpinan (Kepala OPD red) yang ngurusi,” sambung politisi PDIP asal Menganti ini.

Mujid menyatakan, lawatan yang dilakukan bupati bersama puluhan pejabat dan kisaran ratusan pengikut ini menjadi preseden buruk di pemerintahan SQ (Sambari-Qosim) jilid II.

Sebab, disaat kondisi APBD Gresik kian terpuruk, sehingga banyak proyek yang dibatalkan, kemudian kemiskinan, pengangguran, dan sejumlah program tidak sukses, justeru mereka lakukan lawatan ke Malaysia.

Lawatan Bupati saat ini jadi perbincangan masyarakat. Bisa dilihat di sejumlah media massa maupun medsos (media sosial), ramaikan diperbincangkan,” ungkapnya.

Saat ini banyak program-program pemerintah yang tidak beres. Diantaranya, pengadaan kain seragam gratis bagi siswa SDN dan SMPN, program kerakyatan melalui pokir (pokok pikiran) DPRD, dan program-program kerakyatan lain.

“Urgensitasnya apa lawatan ke Malaysia itu. Kalau hanya sekadar mendatangi undangan TKI kan cukup dengan OPD terkait. Ngapain dengan kepala OPD yang tak ada keterkaitannya dan rombongan sebanyak itu. Malu sama rakyat,” cetusnya.

Untuk itu, tambah Mujid, Komisi I yang membidangi kepegawaian akan mengagendakan memanggil Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) M.Nadlif yang membidangi kepegawaian.

“Kepala BKD kami panggil karena kami dapat info kordinator kegiatan itu BKD,” pungkasnya.(lan)