Tahapan Verifikasi Kelar, KPU Temukan 7.138 Anggota Parpol Tidak Memenuhi Syarat

Atokilah, Komisioner KPU Divisi Hukum saat ditemui wartawan

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang telah menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi terhadap 14 anggota partai politik (Parpol) yang mendaftar sebagai peserta pemilhan umum pada 2019 nanti.

Dari hasil verifikasi KPU, pada 19.395 anggota parpol diketemukan 7.138 anggota parpol yang tidak memenuhi syarat (TMS). Tahapan ini dilakukan dari mulai sejak 17 Oktober – 15 November lalu.

“ materi verifikasi terdiri dari jenis pekerjaan, umur, dan domisili anggota. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah termasuk memenuhi syarat atau tidak. Dan dari 19.395 anggota partai politik, semula awal kita temukan 7.404 anggota yang diduga tidak memenuhi syarat,” kata Atoillah selaku, Komisioner KPU Divisi Hukum, pada sejumlah wartawan.

Selanjutnya, KPU melakukan tahapan verifikasi faktual anggota. Tahap itu dimulai sekitar satu bulan dengan mendatangi satu persatu dari 7.404 anggota parpol yang diduga TMS.

”Setalah satu bulan kita melakukan verifikasi admisnistrasi, kita rekapitulasi, ada sekitar 7.138 anggota termasuk TMS,” ujar Atok.

Masih menurut Atok, parameter TMS, adalah mereka yang berstatus PNS, Polri, TNI, belum berusia 17 tahun atau belum menikah, ganda internal parpol, ganda eksternal parpol dan salinan KTP atau KTA tidak sesuai dengan data anggota.

”Ada tujuh kategori yang kita gunakan sesuai instruksi dari KPU RI,” ungkapnya.

Lanjut Atok, dari temuan 7.138 anggota TMS, didominasi salinan KTP atau KTA yang tidak sesuai dengan data anggota. Kemudian ditemukann ganda internal parpol sebanyak 1.686.

“Yang PNS aktif saja ada 57 orang. Sesuai aturan KPU memang tidak dilarang. Tapi menurut ASN itu dilarang. Jadi nanti kami kembalikan ke parpol nya,” tegasnya.

Selanjutnya, KPU sudah menyerahkan temuan kepada masing-masing partai. Tepat Kamis (16/11) KPU mengumpulkan 14 partai dan menyerahkan temuan anggota TMS tersebut. ”Sudah kita berikan hasil verifikasinya,” tandasnya.

Saat ditanya , sampai kapan batas waktu yang diberikan oleh KPU untuk parpol agar melakukan perbaikan? Atok mengatakan, bahwa KPU memberikan batas waktu mulai 18 November hingga 1 Desember, untuk perbaikan. Setelah tahap perbaikan, KPU masih bakal melakukan verifikasi ulang. Dimana, KPU akan melakukan tahapan verifikasi hingga data parpol tersebut sesuai syarat sebagai pengajuan anggota peserta pemilu 2019.

“Yang dimaksud tahap perbaikan yakni masing-masing parpol merubah, mengganti, mengurangi ataupun menambah temuan data anggota yang termasuk TMS. Jadi mereka harus mengganti anggota TMS pada Sipol (sistem informasi partai politik),” pungkasnya.(elo)