Pemkab dan DPRD Jombang, Minta KPU serta Panwas Laporkan ASN yang Ikut Parpol

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Usai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap keanggotan 14 partai politik (Parpol) yang akan mengikuti pemilihan umum nanti, terdapat 57 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi anggota parpol. Hal ini membuat pmerintah kabupaten (Pemkab) Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, mendesak pada KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk segera berkordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Himbauan ini disampaikan oleh Wakil Bupati (wabup) Jombang Mundjidah Wahab usai memimpin rapat paripurna di DPRD Jombang, atas nama pemkab Jombang pihaknya menyampaikan kepada 57 anggota parpol yang berstatus ASN, agar segera yang bersangkutan menentukan sikap dengan memilih salah satu diantaranya apakah tetap sebagai ASN atau sebagai anggota parpol, dan pihaknya juga meminta agar KPU segera berkordinasi dengan BKD.

“Di sisi lain itu hak masing-masing orang. Namun disisi lain ada aturan yang menyebutkan bahwa ASN tidak boleh menjadi anggota partai politik, untuk itu yang bersangkutan harus membuat pilihan,” kata Mundjidah saat ditemui sejumlah wartawan di DPRD Jombang, Senin 20 November 2017.

Bahkan Wabub juga mencontohkan, bahwa pihaknya dulu juga merupakan ASN saat pemerintahan orde baru, dan pihaknya membuat pilihan untuk bergabung dengan parpol. “Saya dulu tahun 1977 pada zaman orde baru juga sebagai PNS namun harus memilih tetap sebagai PNS atau memilh berpolitik. Akhirnya  saya memutuskan untuk terjun di dunia politik, karena waktu itu saya sebagai guru bisa saja tetap mengajar meskipun hanya mengajar di Pondok,” ungkapnya.

Sementara itu Joko Triono, selaku Ketua DPRD Jombang, meminta agar Panwas segera turun tangan dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. “Panwas harus turun mengecek siapa-siapa ASN yang jadi anggota parpol. Dan untuk ASN tetap harus memilih apa tetap menjadi ASN atau anggota parpol,” tegasnya.

Bahkan Joko juga menyatakan pihaknya siap memfasilitasi laporan warga jika ada temuan ASN jadi anggota parpol, pihaknya siap menjadi vasilitator untuk menangani persoalan tersebut, namun kesemuanya itu haruslah disertai dengan alat bukti yang cukup. “Nanti Panwas kita ajak bicara untuk menentukan tindakan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Jombang telah merampungkan verifikasi faktual terhadap anggota 14 parpol yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) 2019 nanti. Dari sini KPU menemukan 7.138 anggota parpol tidak memenuhi syarat (TMS). Dari jumlah tersebut 57 orang diantaranya berstatus ASN aktif.(elo)