Pengusaha Galian C Legal, Keluhkan Maraknya Tambang Ilegal Di Jatim

salah satu galian ilegal yang ada di Tuban, Jawa Timur

KANALINDONESIA.COM, SURABAYA : Maraknya tambang ilegal karena tingginya kebutuhan matrial pada sejumlah proyek pemerintahan dikeluhkan oleh para pengusaha galian C legal. Selain masalah pungutan liar (Pungli) persoalan lain yang sangat dikeluhkan pengusaha galian C legal adalah keberadaan tambang-tambang ilegal yang hingga kini makin marak.

Di Jawa Timur, dari pantauan DPP Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia (APRI), praktik tambang ilegal itu hampir terjadi di semua daerah. “Apalagi sekarang ini kebutuhan urukan untuk proyek-proyek infrasruktur sangat tinggi. Praktik tambang ilegal itu pun terjadi di mana-mana,” kata Yeni Andayani, salah satu petinggi DPP APRI.

Saat disinggung terkait daerah mana sajakah yang ada usaha tambang ilegal yang akhir-akhir ini mulai bergeliat. Pihaknya mengatakan bahwa beberapa daerah itu, misalnya di Tuban, Mojokerto, Probolinggo, Lumajang, Malang, Magetan, Pasuruan, Situbondo, Jombang, Nganjuk, dan berbagai daerah lain.

“Saya rasa jumlahnya lebih dari 100 yang ilegal. Tapi pastinya berapa, tentu kami tidak bisa memastikan. Namun, kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan aparat terkait untuk menertibkan tambang ilegal yang terjadi di Jawa Timur,” tandasnya.

Keberadaan tambang-tambang ilegal yang kian marak, membuat para pelaku usaha tambang yang legal dan mengantongi ijin dari pemerintah malah kalah bersaing. Terutama terkait harga jual barang tambang galian C. Hal ini dikarenakan, pelaku tambang ilegal tidak perlu keluar uang untuk proses perizinan, reklamasi, pajak, retribusi daerah, dan sebagainya.

“Kami yang legal ini bisa dibilang malah kalah. Bagaimana tidak, mereka (red : pelaku tambang ilegal) bisa menjual Rp 400.000 karena tidak kena pajak, retribusi daerah dan sebagainya. Sementara kami yang berizin, selain berbagai proses perizinan juga kena retribusi daerah,” ujar Sutrisno, pengusaha tambang asal Surabaya.

Lanjut Sutrisno, pihaknya memberikan contoh aktifitas tambang di Mojokerto. Setiap tronton bermuatan tambang yang keluar dikenakan retribusi daerah sebesar Rp 100.000. Belum lagi biaya penambangan, pajak, dan proses-proses perizinan lain. “Jelas, sulit untuk bersaing dengan tambang yang tanpa izin,” ungkapnya.

Imbuh Sutrisno, keluh kesah lain yang dirasakannya saat mengelola tambang di Ngawi. Karena proses perizinan cukup lama, malah tidak bisa mendapat kue dari proyek infrastruktur yang sedang berlangsung, karena saat pengajuan izin, proyek sudah berjalan, dan ketika izin keluar, proyek sudah rampung.

“Namun, kami tetap bersikukuh untuk tidak bekerja sebelum izin keluar. Makanya, kami berharap supaya aparat penegak dan sebagainya lebih tegas terhadap praktik tambang illegal. Mereka harus ditertibkan,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan, Bambang Riyadi (54), seorang pengusaha tambang galian C legal yang memiliki lahan tambang di Mojokerto. Menurut Bambang, saat ini banyak penambangan bebatuan liar untuk urukan tol, maupun jalur kereta api ganda. Bahkan untuk proyek pemenuhan tanah urugan di tol yang ia kerjakan, pihaknya harus bersaing dengan 12 penambang liar yang ikut bermain. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi Bambang dan para pengusaha tambang galian C legal yang lain. “Akhirnya ada saingan mati-matian,” kata Bambang.

Persaingan tersebut merugikan pengusaha tambang legal yang harus mengurus izin cukup rumit dan memakan waktu panjang. Selain itu, para penambang legal juga harus membayar pajak ke pemerintah daerah setempat yang nilainya tak sedikit. Ia mencontohkan, pajak yang harus ia bayar yakni sebesar Rp150 juta per 25 meter kubik.

Sepengetahuan Bambang, eksploitasi tambang ilegal terjadi di area yang tak seharusnya ditambang, seperti persawahan atau daerah lain yang bukan wilayah pertambangan menurut peta perencanaan pemerintah daerah setempat. Selain itu ada juga modus penambangan di banyak titik secara ilegal dengan mengatasnamakan satu izin. Padahal seharusnya satu izin hanya bisa dipakai untuk satu titik penambangan. “Jadi itu merusak lingkungan, tidak membayar pajak, dan ketidaktaatan hukum serta premanisme,” pungkasnya.(msb1/elo)