Dituding Pelayanan Ijin Tidak Adil, ESDM Jatim Angkat Bicara

kantor ESDM Pemprov Jatim

KANALINDONEISA.COM, SURABAYA : Dituding akan lamanya penerbitan ijin usaha pertamabangan (IUP), karena mekanismenya rumit, tidak adil, serta memakan waktu yang lama dan tidak transparan, Kepala Kepala Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) angkat bicara.

I Made Sukartha, selaku Kepala ESDM Pemprov Jatim, mengaku bahwa pihaknya memang diberikan kewenangan secara teknis oleh Gubernur Jatim, namun dirinya membantah jika pihak pemerintah tidak adil dalam memberikan ijin pertambangan, karena semua proses sudah sesuai menurut prosedur yang berlaku.

“Kita tidak serta merta mengambil alih (red : untuk) memberikan ijin, karena itu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan sejak terbit Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang nomor 32 tahun 2004,” kata Made.

Masih menurut Made, pihaknya memastikan bahwa setiap pengajuan ijin kepada Pemprov akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. “Sedangkan untuk pengawasannya berada di tangan pemerintah pusat, dan soal pajak retribusi hasil tambang Kita serahkan ke Kabupaten. Instruksi aturannya seperti itu, Kita tidak memaksa,” terangnya.

Lanjut Made, jika ada yang menyalahi mekanisme ijin, maka pemerintah pusat yang harus mengawasi, bukan pemerintah provinsi.”Tahunya kita pemohon mengajukan ijin untuk si pemohon itu, belakangan ini saya juga harus benar-benar memastikan ijin digunakan untuk pemohon itu sendiri,” imbuhnya.

Ketika ditanya rangkaian mekanisme ijin pngusaha galian C, akan disetujui ijinnya jika memenuhi beberapa aspek meliputi, lokasi tambang masuk dalam zona tambang. Yang kedua, pemohon mengajukan izin pertambangan juga harus memenuhi studi kelaikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Penentuan lokasi melibatkan kabupaten, karena kabupaten yang mengeluarkan surat keterangan bahwa lokasi ada di zona tambang sesuai peta dari kementerian ESDM lalu diterbitkan surat ijin pertambangan. Kabupaten juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan rencana kerja anggaran biaya,” ungkapnya.

Sementara terkait dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, menurutnya masalah tersebut bukan soal perizinan melainkan persoalan sosial. Dan pihaknya juga meminta persoalan tambang khususnya galian c tidak lagi hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. “Kita harus pisahkan sesuai dengan tupoksinya, dan mau duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dan janganlah semua masalah diarahkan ke pemerintah provinsi,” pungkasnya.(msb1/elo)