DPRD: Minta Pemkab Lamongan Ada Pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Perusahaan

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAN; Pembahasan tiga Raperda usulan eksekutif dan tiga Raperda inisiatif DPRD Lamongan memasuki agenda pemandangan umum. Sejumlah fraksi menyampaikan pemandangan umumnya terkait Raperda usulan eksekutif.

Seperti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui juru bicaranya Fatin Sufairo. Terkait Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2037, FPKB melihat perlu adanya pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan.

“Terutama untuk wilayah industri yang berkembang di pesisir pantai, agar limbahnya tidak merusak ekosistem laut, “ ujarnya.

Sedangkan terkait Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Andigyanto, Fraksi Partai Golkar oleh Nurul Huda dan Fraksi Partai Gerindra oleh Raden Imam Mukhlisin menyampaikan apresiasi serupa.

Mereka menyebut perubahan RPJMD itu memang diperlukan sebagai bentuk langkah implementasi yang cepat dan tanggap atas dinamika kebijakan secara nasional.

Terkait Raperda yang sama, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Wiji meminta kepada Pemerintah Daerah serta pihak terkait agar dalam penyusunan dan perencanaan terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam.
Kajian itu terkait peta karakteristik wilayah, serta aspek lingkungan dan sosial ekonomi agar dalam pelaksanannya benar-benar melindungi, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan.

Sementara pada Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, disikapi serupa oleh dua fraksi yakni PDI-P dan PPP.

FPDIP melalui Zulaichah dan FPPP melalui Na’im beharap Pemkab  Lamongan untuk tetap melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. Alasannya, mengingat cukup banyak masyarakat yang penghidupannya bergantung pada bidang perikanan, baik tangkap maupun budidaya.

Dari pihak eksekutif, seperti disampaikan Wakil Bupati Kartika Hidayati, mendukung penyusunan Raperda inisiatif DPRD terkait Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Karena dapat menghasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif dan responsif.

Dukungan serupa disampaikan terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Menurut dia, Raperda itu bisa dijadikan bagian dari dukungan terhadap pembangunnan gerakan pengembangan perpustakaan secara nasional.

Lain lagi soal Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kartika Hidayati menyampaikan, sampai saat ini peraturan menteri yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa belum ditetapkan.

Maka jika penyusunan tetap dilanjutkan, harus memperhatikan beberapa hal yang bersifat teknis. Seperti persyaratan bagi calon pengurus dan sejumlah hal teknis lainnya. (Fer)