Kurangnya Koordinasi, Banyak Kades dan BPD Tidak Ikut Serta di Acara DBiP

KANALINDONESIA.COM, SUMBAWA BARAT: Ketua forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Kabupaten Sumbawa Barat, Muhammad Saihu, yang juga ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat, menilai kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Nasional (KIN), dengan tema Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat,  selama tiga hari yang rencananya akan berakhir besok (30/11/2017) di salah satu hotel di Kota Mataram, untuk kedepannya agar lebih terstuktur dan terorganisir terkait dengan yang diundang.

Muhammad Saihu saat dimintai tanggapan terkait acara tersebut mengatakan,”mungkin kedepannya agar lebih baik lagi, agar jauh sebelum undangan terkait apapun acara yang berkaitan dengan instansi atau yang kiranya akan menggunakan sumber dana desa agar lebih awal diberitahukan, sehingga kami selaku BPD menganggarkan kegiatan yang akan dihadiri pemerintah desa maupun BPD,”ucapnya kepada reporter kanalindonesia.com di Mataram usai mengikuti seminar DBiP di Islamic Center,Rabu (29/11/2017).

“Harus ada kordinasi lebih awal, kalau seperti yang terjadi saat ini, banyak kepala desa dan BPD yang tidak bisa ikut serta lantaran tidak ada anggaran, dan yang hadir juga lebih bingung karena harus pontang panting mencari anggaran dan harus mengurus ini itu sebagai bahan pertanggung jawaban nantinya , karena yang diundang atas nama lembaga bukan pribadi,”keluhnya.

Acara DBiP ini akan berdampak positif, karena berhubungan dengan informasi keterbukaan kepada public, apalagi dengan tekhnologi jaman now masyarakat akan lebih leluasa mencari tau informasi yang mereka butuhkan, terkait penggunaan dana desa yang besar agar tidak ada lagi kecurigaan antara masyarakat desa. BPD dan kepala desanya,”cetusnya.(awi)