Urai Antrian yang Berjubel, Dispendukcapil Dor to Dor Antar e-KTP Jadi ke Warga

pengantaran e-KTP ke warga di Desa Jabon, Kecamatan Jombang Kota

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Mengatasi masalah kericuhan yang kerap terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pemerintah kabupaten (Pemkab) Jombang mebuat trobosan dengan mengantarkan Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke rumah masing-masing warga.

Lonching penyerahan e-KTP yang langsung diantarkan ke rumah warga ini diberikan langsung oleh Bupati Jombang yang diwakili oleh Purwanto selaku Asisten I Pemkab Jombang, di Dusun Caruk Kulon, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, pada hari Kamis 30 November 2017, sekitar pukul 07.30 WIB.

Program terobosan yang dilakukan oleh Pemkab Jombang ini diharapakan bisa menguraikan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan e-KTP di Jombang. Akibat permasalahan tersebut, sering kali masyarakat merasa tidak nyaman ketika mengurus e-KTP di Dispendukcapil.

“Penyerah e-KTP yang sudah jadi dari rumah ke rumah ini harapannya bisa mengurangi masalah yang ada di Dispendukcapil. Yang biasa masyarakat harus datang ke Dispendukcapil dengan berjubel dan berdesakan maka kini masyarakat tinggal tunggu di rumah untuk menunggu e-KTP diantar petugas,” kata Purwanto, kepada sejumlah wartawan, Kamis 30 November 2017.

Masih menurut Purwanto, Dispendukcapil telah memberlakukan sistem undangan bagi para masyarakat yang hendak mengurusi e-KTP, dalam setiap harinya Dispendukcapil mengeluarkan sebanyak 500 undangan yang artinya 500 keping blanko e-KTP dalam sehari akan disediakan. Meski demikian, Dispendukcapil harus tetap melayani masyarakat yang datang untuk mengurus data kependudukan lainnya seperti, membuat akta, atau Kartu Keluarga (KK) setiap harinya.” Bahkan yang tidak membawa undangan juga tetap kita layani, melalui jalur non undangan,” ujarnya

Lanjut Purwanto, namun pada jalur non undangan harus disertai surat rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat. Hal tersebut sengaja diberlakukan untuk melayani warga yang memiliki kepentingan mendesak seperti pengurusan keimigrasian atau keperluan kepengurusan jasa kesehatan.

“Kami tetap melayani yang tidak memiliki undangan, asalkan ada rekomendasi dari pihak desa dan kecamatan setempat,” pungkasnya.(elo)