Ricuh, Kedatangan Dirjen Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) di Usir Nelayan Brondong

KANALINDONESIA.COM, LAMONGAM; Kedatangan Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Sarief Widjaja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), HNSI Pusat, DPR RI, dalam memberikan bantuan 146 unit kapal perikanan dan 772 unit alat penangkap ikan (API) kepada nelayan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan mendapat penolakan oleh nelayan, di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Brondong.

Nelayan Brondong merasa di perdayai oleh pemerintah, sebab alat tangkap yang mereka punya selama ini di larangan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Bantuan berupa 772 unit alat penangkapan ikan yang dimuat dalam belasan truk akhirnya di usir para nelayan. Nelayan merasa kecewa dengan sikap pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan (KKP) melarang penggunaan alat tangkap cantrang.

Sejauh ini sebanyak 90 persen nelayan di Brondong menggunakan alat tangkap cantrang. Nelayan menilai alat tangkap yang mereka punya tidak merusak habitat laut.

Nelayan meminta, Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang sudah diatur dalam Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015. Cantrang masuk ke dalam kategori alat tangkap tak ramah lingkungan, sama seperti pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine net) dihapuskan.

Sementara menurut nelayan, Agus, bantuan alat tangkap (API) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum dapat di simpulkan bahwa alat tangkap itu evektif atau tidaknya.

“Kami semua nelayan menolak, tidak akan menerima bantuan alat tangkap ikan dari Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP), jelasnya Rabu (30/11/2017).

Melihat dari kualitas alat tangkap ikan (API) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di nilai buruk.

Di akhir acara kunjungan Sarief Widjaja dapat pengusiran dari nelayan brondong. Nelayan merasa kecewa sebab sudah melarang penggunaan alat cantrang dan lainnya. (Fer)