Lamban, Enam Raperda Gagal Dituntaskan DPRD Jombang di Tahun 2017

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Jelang berakhirnya tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Jawa Timur, terkesan lamban dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislasi. Ada 6 dari 22 Raperda pada Program Legislasi Daerah (prolegda) 2017 yang gagal disahkan oleh anggota Dewan.

Hal tersebut dapat dlihat pada draft dan naskah akademik raperda yang belum selesai disusun hingga akhir tahun ini, padahal tunjangan intensif untuk Dewan baru saja dinaikkan tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Meidi Bambang Murtioso, selaku Ketua Badan Pembentukan Daerah (bapemperda) DPRD Jombang, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat internal dengan SKPD terkait, seperti Dinas PUPR dan Dishub serta Dinas perumahan dan Permukiman Jombang beberapa waktu lalu. Namun dari hasil pertemuan tersebut menurutnya semua pihak telah menyepakati beberapa hal, termasuk penangguhan enam raperda yang belum terselesaikan di Prolegda tahun 2017 ini.

“Ada enam raperda yang belum selesai kita bahas pada prolegda 2017 ini. Rencananya, lima dari enam raperda tersebut akan dibahas pada Prolegda 2018 semester pertama,” kata Meidi kepada wartawan, Kamis (15/12).

Masih menurut Meidi, belum tuntasnya pembahasan sejumlah Raperda tersebut di sebabkan beberapa kendala, dan factor utamanya adalah ketidak siapan dari SKPD terkait dalam menyusun naskah akademik dan draft terkait. “Beberapa raperda diantaranya diusulkan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2017, ini waktunya mepet,” ujarnya.

Lanjut Meidi, keenam Raperda yang gagal di tuntaskan yakni Raperda tentang perumahan dan kawasan permukiman, Raperda tentang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Raperda tentang pertanahan, Raperda tentang pengelolaan tanah aset kelurahan, dan Raperda perubahan perda nomor 21 tahun 2009 tentang RTRW kabupaten Jombang serta Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Pihak eksekutif juga sudah menyepakati. Karena keenam Raperda tersebut jika tetap dipaksakan dikerjakan dalam waktu satu bulan kedepan ini. Dikhawatirkan hasilnya tidak optimal,” tegasnya.

Imbuh Meidi, dari keenam raperda tersebut, ada satu raperda yang rencananya bakal ditangguhkan pada prolegda 2018, yakni Raperda perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini, dikarenakan Raperda LP2B cukup rumit untuk dibahas sehingga membutuhkan kajian yang cukup lama. “Untuk Raperda LP2B, tidak kita bahas pada 2018. Kita tunggu hingga perubahan Raperda RTRW selesai,”tukasnya.

Sementara itu Joko Triono selaku Ketua DPRD Jombang, membenarkan hal tersbut, lima di antara enam raperda yang belum tuntas tahun ini akan di masukkan pada Prolegda 2018. “Ya, memang dari Raperda tersebut belum terselesaikan, ada yang harus di pelajari lagi. Dari eksekutif juga belum siap, akhirnya ya terpaksa harus di tunda,” ungkap Joko.

Masih menurut penjelasan Joko, khusus Raperda LP2B, belum ada agenda pembahasan terkait Raperda tersebut, karena masih ada tarik ulur antara pihak eksekutif dan legislatif Jombang, dan belum adanya kesiapan dari pihak eksekutif untuk pembahasan mengenai materi Raperda.

“Seperti halnya tata ruang yang di ajukan eksekutif sebagai instrumen Raperda ini juga belum ada, juga karena Raperda (LP2B) ini pun berhubungan dengan tata ruang provinsi. Khawatirnya, kalau terlanjur kita ‘dok’, nanti berubah lagi,”pungkasnya membeberkan.(elo)