Paguyuban Calon Perangkat Desa Kendal Menolak Adanya Penundaan Rekomendasi

KANALINDONESIA.COM, KENDAL: Paguyupan Kades untuk meminta dilakukan proses tes seleksi ulang, Pada tanggal 22 Desember 2017, Bupati Kendal, Mirna Anissa mengeluarkan surat edaran yang berisikan penundaan pemberian rekomendasi dari para camat atas hasil seleksi pengangkatan perangkat desa.

Dalam surat edaran tersebut bupati meminta inspektorat agar menindak lanjuti berdasarkan laporan dari para kades untuk menunda para Camat memberikan rekomendasi.

Pakar Hukum dari satu perguruan tinggi swasta di Semarang, Edi Pranoto menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh bupati Kendal tidak mengikat dalam proses seleksi perangkat desa. Dia menyebutkan bahwa kunci dari pemberian rekomendasi berasal dari Kepala Desa.

“Semua keputusan atau Wewenang untuk menentukan rekomendasi para perangkat desa berada di tangan desa. Karena kepala desa sudah melaksanakan sesuai dengan perbub maka tidak akan menimbulkan masalah dalam proses seleksi ini,”jelasnya disela acara Selasa (26/12/2017).

Ditambahkannya, dalam perbub 51 tahun 2017,Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, hal ini wewenang bupati dalam proses seleksi perangkat desa tidak diatur sehingga surat edaran tersebut tidak dapat menghentikan proses seleksi.

Dijelaskannya dalam Perbub tersebut panitia penyeleksi perangkat desa paling lambat menyampaikan hasil seleksi kepada kades satu hari setelah tes dilakukan, setelah itu kades akan mengirimkan surat rekomendasi atas hasil seleksi tersebut kepada kecamatan paling lambat 3 hari dan camat akan memberikan rekimendasi paling lamvat 7 hari setelah adany surat dari kepala desa.

“Apabila kecamatan tidak mengeluarkan surat rekomendasi dalam waktu 7 hari, maka camat dianggap setuju atas rekomendasi kades, sehingga kades tidak punya alasan untuk menunda pelantikan perangkat desa itu,” jelasnya.

Dikatakannya apabila kepala desa main-main dengan keputusan rekomendasi perangkat desa dan tidak melaksanakan perbub yang berlaku, maka dianggap melanggar UU nomor 9 tahun 2004 terutama pasal 53 dan dapat digugat dalam pengadilan tata usaha negara.

“Dalam uu no 30 tahun 2014 Mengenai administrasi pemerintahan, apabila ada penyalahan gunaan wewenang kekuasaan maka akan dikenai sanksi Admintrasi, dari Ringan, sedang ,sampai berat,” ungkap Edi.

Anggota Paguyuban Calon Perakat desa yang mendapatkan Rangking satu, Djoko Sudrajat menjelaskan tuduhan dari oknum atas ketidak murnian nilai yang diperoleh pada seleksi perangkat desa melukai hati para calon perangkat desa yang dalam hal ini mendapatkan peringkat 1 pada tes seleksi kemarin.

“Tes yang kami ikuti itu murni sesuai dengan peraturan yang berlaku, saya harap ini berjalan sesuai mekanisme yan berlaku” harapnya.

Apabila ada sengketa dalam hasil seleksi tersebut, maka pihaknya dan paguyubannya akan mendorong penyelesaian sengketa tersebut pada jalur Pengadialan Tata Usaha Negara yang berlaku.(eko)