Bawaslu Undang 5.000 Santri se-Jatim untuk Sosialisasi Pilkada di Masjid Al Akbar

KANALINDONESIA.COM, Surabaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengundang 5.000 santri dari pondok pesantren se-kabupaten/kota Jatim.

Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 di Jatim sebentar lagi digelar. Bawaslu merasa memiliki tanggungjawab untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat.

“Kalau para santri bisa menghafal Alquran, maka sangat mudah bagi santri untuk menghafalkan UU Pemilu,” terang Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin dalam sosialisasi pengawasan partisipatif dan sadar pengawasan pemilu warga santri di Masjid Agung Al Akbar, Surabaya, Rabu (27/12/2017).

Dikatakan Amin, Pilkada serentak 2018 juga merupakan tugas para santri untuk ikut mengawasi berjalannya pesta demokrasi. Apalagi kondisi di Jatim, sebut Amin, peran santri sangat kuat sebagai pemilih.

“Di Jatim 5.250 pondok pesantren. Karena itu peran santri sebagai pemilih pemula perlu mendapat informasi yang akurat terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, selama ini perhatian sosialisasi terhadap Pemilu bagi warga santri sangat kurang perhatian. Karena itu kami merasa memiliki tanggungjawab untuk memberi informasi pada mereka agar bisa disosialisasikan di lingkungan ponpes,” ujar Amin.

Diakui Amin, selama ini banyak pimpinan parpol dulunya adalah santri. Karena itu pihaknya sangat optimis jika sosialisasi kepada warga santri ini dinilai sangat tepat.

“Target kami menyampaikan informasi. Dari 5.000 santri yang datang sebagai utusan ini, harapan kami para santri dapat menjadi pelopor dalam penyelenggaraan Pemilu,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan apresiasinya terhadap Bawaslu Jatim yang bisa mengundang ribuan santri se-Jatim di masjid Al Akbar.

“Terus terang saya baru 10 bulan dilantik sebagai Bawaslu, tapi
baru kali ini saya merinding hadir di depan ribuan santri. Ini pertama kalinya Bawaslu menggelar sosialisasi di masjid. Semoga kehadiran warga santri di masjid ini membuat pemilu semakin baik ke depannya,” ungkap Abhan.

Menurut Abhan, santri juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga keutuhan republik. NKRI adalah harga mati, sedang yang lain boleh ditawar. Yang dimaksud harga mati oleh Abhan, bahwa proses demokrasi di Indonesia butuh pengawasan dari warga santri.

“Kenapa Jatim melibatkan santri dalam mensosialisasikan Pemilu, sebab Jatim mempunyai banyak pesantren. Dan santri memiliki tugas mengawasi. Semangat dan sikap disiplin santri mengawasi teman-teman yang tidak taat di pesantren inilah yang menjadi pertimbangan Bawaslu. Dengan semangat baru ini maka Pemilu di Jatim bisa dijaga kualitasnya,” seru Abhan.

Abhan juga memaparkan soal politik uang. Menurutnya politik uang sangat berbahaya. Karena itu warga santri diharapkan untuk bersikap berani menyampaikan hal tersebut ke lingkungan pesantren, khususnya teman dan masyarakat.

“Bahwa yang namanya politik uang adalah kejahatan serius. Karena itu harus dilawan bersama,” tutur pria lulusan Strata 1 Hukum Keperdataan Universitas Pekalongan ini.

Abhan menegaskan, tidak hanya politik uang yang menjadi permasalahan dalam Pemilu. Ada juga kampanye-kampanye negatif berbagu SARA yang perlu diwaspadai oleh warga santri.

“Dalam Pemilu isu SARA dan politik identitas bisa saja terjadi. Kami harap para santri bisa menjaga hal ini. Sebab jangan sampai gara-gara Pilkada semua menjadi rusak. Karena itu Bawaslu benar-benar mengawasi isu ini,” urainya.

Abhan berpesan, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi terhadap para santri se-Jatim, sekiranya pertemuan ini dapat ditindaklanjuti oleh Panwas kab/kota ke santri-santri lain untuk menerangkan peraturan Pemilu.nov