Pengembangan Pariwisata Butuh Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Masyarakat

KANALINDONESIA.COM, SUMBAWA BARAT :Pariwisata merupakan potensi yang dimiliki setiap daerah, dengan pengelolaan sektor pariwisata secara optimal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten sumbawa barat.

Menurut kepala bidang pemasaran dispar sumbawa barat Abdurrahman, S.IP, M.Si dalam pengelolaan sektor pariwisata diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sekiyat.

“Dalam menanggapi masalah pengelolaan sektor pariwisata, bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, namun peran swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan,” kata Abdurrahman, S.IP, M.Si saat di hibungi teporter kanalindonesia.com kemarin rabu (27/12/2017).

Lebih lanjut kabid pemasaran Pada intinya pariwisata itu dunia bisnis, maka yang menggerakkan paling utama dari kompinen pembangunan adalah swasta dan masyarakat.Program pariwisata Kabupaten Sumbawa barat belum bisa dilakukan secara optimal, walaupun wisatawan manca negara dan wisatawan lokal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum maksimal dalam memberikan pemasukan pada pendapatan asli daerah.

Menurut Abdurrahman , diperlukan kebijakan pariwisata dengan mengaplikasikan model sistem informasi pariwisata terpadu (integrated tourism) dapat bersinergi dan terintegrasi dengan program pengembangan pariwisata yang ideal. Selain itu, diperlukannya sosialisasi mengenai program pariwisata lebih diintensifkan dan merata kepada masyarakat sekitar agar kerjasama dapat berjalan dengan baik.

“Misalnya bisa bekerjasama dengan travel agent, transportation, hotel, catering, tour operator, tourist attraction dan souvenir shops. Jika semu bersinergi dan terintegrasi maka akan berdampak pada peningkatan destinasi wisata dan pendapatan asli daerah serta memberikan keuntungan kepada semua pihak,” tegas Abdurahman.

Terkait alasan swasta yang belum maksimal berinvestasi dalam bidang pariwisata di kabupaten sumbawa barat. karna masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih Abdurahman menyarankan pemerintah daerah melalui instansi terkait secepatnya menetapkan fungsi lahan di area distinasi pariwisata, penataan tata ruang harus pro aktif bersama instansi yang menangani perijinan kawasan pantai, BPN juga lebih bersinergi terkait persoalan kepemilikan lahan yang tumpang tindih.

“Pada waktunya akan ada rakor terbatas terkait persoalan itu. agar pemilik lahan di pantai taat pada aturan dan akses publik sepanjang pantai harus diperjelas mana HGB, HGU dan harus di perjelas batasan tanah pantai yg menjadi area publik, Tanah hak Milik pribadi.” imbuhnya.(awi).