Berikan Edukasi Hukum, LBH FRMJ Ingin Masyarakat Jombang Sadar & Melek Hukum

suasana pelatihan paralegal di Hotal Tretes Raya, saat asisten 1 Pemkab Jombang memberikan sambutan dalam acara tersebut

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Ingin berikan edukasi hukum terhadap masyarakat Jombang, Jawa Timur, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Rembug Masyarkat Jawa Timur (FRMJ) menyelenggarakan pelatihan paralegal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Desember 2017, di Hotal Tretes Raya, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

“ capaian positif yang ingin diperoleh yakni, terkait alokasi penggunaan Dana Desa (DD). Melalui pelatihan ini, kami harap bisa memberikan pengertian hukum kepada masyarakat hingga Pemerintah Desa (Pemdes). Dengan titik tekan, saat penyerapan anggaran dari pemerintah, agar mereka tidak terbentur dengan semua bentuk persoalan yang dapat timbul,” kata Joko Fattah Rochim selaku penasihat LBH FRMJ, pada sejumlah wartawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Lilik Yulianto selaku, ketua LBH FRMJ, pihaknya  menuturkan bahwa LBH FRMJ ingin memberikan pemahaman kepada aparatur desa untuk melek hukum. Sekaligus mampu menjadi penyambung atau kepanjangan tangan dari para Advokat maupun penegak hukum.

“Terutama bagi pelaksanaan atau penggunaan Dana Desa (DD), yang bersumber dari APBN. Bukan tidak mungkin, akibat kurang memahami mereka dapat bersentuhan dengan hukum,” ujar Lilik.

Masih menurut Lilik, mengingat pentingnya kegiatan tersebut, pihaknya berharap bagi desa lain yang belum ikut. Untuk  turut serta dalam pelatihan paralegal pada tahun depan depan. Dengan tujuan, pemahaman serupa terkait aturan penyelenggaraan DD, agar penyerapan dan pengelolaan dana dari APBN tersebut mencapai hasil maksimal.

“Dapat kami sampaikan, bukan hanya sebatas menggelar pelatihan. Sebagai bentuk komitmen, kami menyediakan garansi konsultasi hukum selama 1 tahun ke depan,” tukasnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pula Asisten 1 Pemkab Jombang, Purwanto. Bahkan Purwanto juga mengapresiasi terselenggaranya pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh LBH FRMJ.

“Ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi desa, sekaligus mengurangi kriminalisasi dari penggunaan dana desa itu sendiri. Diharapkan nantinya, aparatur desa dapat menjalankan progam sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Purwanto.

Bukan saja dihadiri oleh pihak dari pemerintah daerah (Pemda) Jombang, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh, Iptu Sujadi selaku Kepala Urusan Bagian Operasi (KBO) Satreskrim Polres Jombang.

Menurut Sujadi, banyaknya permasalahan di desa akibat, bisa saja diakibatkan ketidak fahaman perangkat Desa mengenai pengelolaan dan penyerapan DD baik secara administrative maupun secara regulasi.

“Jangan sampai kejadian di beberapa desa akibat tidak faham hukum akhirnya tersangkut hukum. Kasihan program yang sudah tertata rapi jadi terbengkalai lama, padahal sudah ada dana yang digunakan,” jelasnya.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Iptu Sujadi, Erna Trisnaningsih selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Jombang, dalam pemaparannya. Poin penting pelaksanaan kegiatan ini tak lain untuk membekali masyarakat dan perangkat desa dengan pengetahuan hukum. Sehingga mampu menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi di Desa.

“Paralegal ini seseorang yang bukan sarjana hukum tetapi memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan HAM. Tadi materi yang saya jelaskan juga berkaitan tentang alur pengaduan hukum, sistem kerja kejaksaan dan kedudukan pengacara,” paparnya.

Dari data yang dihimpun redaksi, tercatat 66 peserta yang berasal dari 33 desa mengikuti pelatihan paralegal. Mereka berasal dari 5 Kecamatan yang tersebar di Kota Santri. Mulai dari Kecamatan Jombang, Perak, Jogoroto, Diwek, dan Kabuh.(elo)