Wacana Kenaiakan Pajak Haji dan Umroh, Pengelola KBIH Di Jombang Menjerit

salah satu pengelola KBIH Jombang saat ditemui sejumlah wartawan

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Wacana pemerintah Arab Saudi yang akan menaikkan pajak Haji dan Umroh sebesar 5 %, membuat sejumlah pengelola Kelompok Bimbingan  Ibadah Haji (KBIH) di Jombang, menjerit, bahkan mereka menolak rencana kenaikan tersebut. Hal ini dianggap memberatkan para calon jamaah haji, yang ingin berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci.

“ Kalau menurut saya dampaknya berat. Calon jamaah haji kan banyak yang orang kampung, orang desa. Ongkos haji saja sudah mahal, apalagi di tambah pajak sebesar lima persen,”ungkap  Abdul Adlim salah satu pengelola KBIH di Jombang, Jawa Timur, kepada sejumlah wartawan, Kamis 4 Januari 2018.

Masih menurut Abah Adlim menuturkan, meski kabar tentang pemberlakuan pajak haji dan umroh sebesar lima persen tersebut masih sebatas wacana dan belum ada pembahasan di Pemerintah Republik Indonesia (RI), hal ini pasti akanberdampak bada minat calon jamaah haji.”Tapi ini kan masih wacana, belum keputusan yang final dan mungkin masih di bahas oleh pemerintah,” ujarnya.

Saat disinggung jika memang wacana tersebut sudah diberlakukan oleh pemerintah Arab, apakah pihaknya akan menolak atau menyetujui hal tersebut, pihaknya mengatakan seandainya hal itu memang diterapkan pihaknya akan tetap menolak adanya pemberlakukan pajak tersebut.

“Pemerintah Arab Saudi ndak layak kalau menerapkan pajak haji dan umroh sebesar lima persen ini. Lha wong bukan warganya kok di mintai pajak. Secara pribadi saya menolaknya, kalau sikap pemerintah, ndak tahu saya,” ungkapnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Abdul Haris selaku, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Jombang, pihaknya membenarkan adanya wacana tersebut. Namun secara resmi, belum ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah RI.

“Wacana pajak ini kan baru kita dengar dalam hitungan jam atau hari. Jadi, pemerintah belum menentukan sikap karena pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Arab Saudi belum ada,”pungkas Abdul Haris.(elo)