PTSL Beda dengan Prona, Ini Perbedaannya..

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Jokowi kini digelorakan di Kabupaten Trenggalek oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Trenggalek bersama Pemkab Trenggalek, termasuk kepada kepala desa yang masuk dan terpilih mendapatkan program ini.

Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program sertifikat gratis melalui Prona berbeda dengan PTSL. Program Prona, pendataan tanah sebagai penerima sertifikat prona dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten.

Sementara program PTSL ini pendataan dilakukan terpusat di satu desa saja untuk tahun anggaran 2018.

“Dalam program Prona, satu tahun angaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa, ini yang membedakan pada program PTSL, terpusat di satu desa,” ujarnya, Selasa, (30/01/2018).

Dijelaskan, pada program Prona, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi dilakukan  secara bertahap. Seluruh bidang tanah dimaksud  termasuk tanah yang berdiri bangunan pemerintah, seperti kantor desa, sekolah, jembatan, jamban umum, puskesmas, pustu dan bangunan milik masyarakat.“Jadi ada batasan untuk prona,” lanjutnya.

Dikatakannya, pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat, aparat desa dan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pekerjaan dan tugas tersebut secara bersungguh sungguh tentu dengan hati-hati karena urusan masalah tanah bukanlah pekerjaan yang mudah ini akan menjadi fatal bila mana ada kesalahan.

“Untuk kelancarannya, diharapkan seluruh desa lokasi PTSL di Kabupaten Trenggalek  untuk bisa bekerja sama dan memberitahukan dan menghimbau warganya untuk segera mendaftarkan tanahnya kepada petugas BPN Kabupaten Trenggalek,” jelas Emil.

Kepala Badan Pertanahan Trenggalek, Damar Galih menjelaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang akan dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 190 pasal 19 ayat 1.

“Kami berharap agar program ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kami bisa melaksanakan pendaftaran tanah desa demi desa secara lengkap,” tandasnya.

Menurutnya, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pelaksanaan program ini nantinya. Dirinya mencontohkan, soal hasil pendaftaran yang bisa digunakan pemerintah jika data tersebut telah terintegrasi dalam program satu peta yang dicanangkan pemerintah.

“Hasil pelaksanaan PTSL adalah basis data pertanahan yang lengkap dan berintegrasi (Peta Tunggal) dengan data lainnya, sehingga akan menunjang pembangunan di Kabupaen Trenggalek,” tegasnya. (Ahmad)

WELAS ARSO