Diglontor Triliunan Rupiah, Dana Alokasi PAUD Wajib Diawasi

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Pemerintah menjamin, pada 2030, semua anak berusia prasekolah dasar (0-5 tahun)  mendapatkan pendidikan dan perawatan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sebanyak 4 Triliun dana yang digelontorkan pemerintah, sebagai upaya untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan alokasi dana PAUD yang dikelola Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

” tahun ini pemerintah telah menyiapkan dana alokasi khusus bantuan operasional PAUD (DAK BOP PAUD) sebesar Rp 4,070 triliun. Anggaran itu meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp 3,58 triliun,” kata Harris Iskandar selaku, Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud.

Masih menurut Harris, mulai dari sisi anggaran atau kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD Kemendikbud telah masuk dalam Program Prioritas Pendidikan Nasional.

“sesuai dengan arahan presiden, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp 600.000 per anak. Tahun 2018, anggaran DAK PAUD menjadi 4 triliun,” ujar Harris.

Namun hal ini membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak, agar tidak disalah gunakan olek oknum yang tidak bertanggung jawab. Termasuk di daerah rawan korupsi, pengawasan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, harus ditingkatkan, agar dana tersebut tidak disunat.

“semua pihak harus turut serta mengawasi, termasuk peranan media,” ungkap mantan Kabid PNFI Jombang, Joko Suwono, yang kini menikmati masa pensiunnya, Sabtu 10 Februari 2018.

Saat disinggung, selama menjabat Kepala Bidang (Kabid) PNFI di Dinas Pendidikan Jombang, mengetahui bahwa dana untuk PAUD di sunat oleh oknum, yang tidak bertanggung jawab, pihaknya menuturkan bahwa hal tersebut tidak ada.

“Selama ini tahun 2015-2017 tidak ada potongan, saya harap dikawal kawan-kawan agar dilanjutkan untuk tahun 2018 dan seterusnya,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun redaksi, saat ini terdapat sekitar 190.000 PAUD dan 600.000 guru yang mengajar 6 juta anak usia dini.

Kendati demikian, masih ada sekitar 6.284.920 anak atau sekitar 34,84% anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini.

Dari data Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih ada sekitar 23.737 desa yang belum memiliki layanan PAUD.(elo)