Draft Revisi KUHP Potensi Kriminalisasi Wartawan

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap berpotensi mengkriminalisasi wartawan, karena dianggap memiliki sejumlah pasal yang multitafsir terkait kerja jurnalistik.

Pertama, Pasal 309 ayat (1) tentang Penyiaran Berita Bohong dalam Draf revisi KUHP. Adapun bunyinya adalah setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Kemudian, Pasal 309 ayat (2) tentang Penyiaran Berita Bohong dalam Draf revisi KUHP. Bunyi pasal itu adalah setiap orang yang meyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

“Pasal terkait fake news atau berita bohong. Ini tentu dapat menghambat wartawan ketika para wartawan dihadapkan kepada narasumber yang kemudian tidak memiliki fakta akurat,” ujar Direktur Advokasi LBH Pers, Ade Wahyudin di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/02/2018).