Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Harus Sesuai Kesepakatan

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Rencana perubahan alat kelengkapan dewan yang menjadi sebuah momentum partai politik untuk dapat duduk sebagai ketua di komisi maupun yang lainnya sesuai kesepakatan yang diatur dalam tata tertib akan terjadi di DPRD Kabupaten Trenggalek . Masih belum pastinya siapa saja yang berubah dari komposisi alat kelengkapan dewan, menjadi sebuah polemik di internal. Ada yang menghendaki dari wakil ketua langsung jadi ketua, ada juga yang meminta kocok ulang. Meski demikian, beberapa anggota DPRD kabupaten Trenggalek meminta semuanya tetap konsisten menjaga komitmen perjanjian awal terbentuknya alat kelengkapan, meski tidak tertulis.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Pranoto, mengungkapkan, terkait perubahan alat kelengkapan dewan ini yang rencananya akan segera digelar. Dimana perjanjian pada saat pembentukan alat kelengkapan dewan perode awal bahwa wakil ketua otomatis menjadi ketua atau apapun harus tetap konsisten saja.

“Walaupun tidak ada perjanjian tertulisnya, sebaiknya itu tetap dijalankan,” katanya, Rabu, (14/2).

Menurut politisi asal Panggul ini, penting untuk menjaga komitmen agar pihaknya bisa tetap fokus pada pekerjaannya sebagai wakil rakyat.

“Meski tidak tertulis, harusnya kesepakatan awal itu dijadikan komitmen bersama dalam menentukan alat kelengkapan dewan. Jalankan saja meski tidak ada perjanjian,” ujarnya.

Masih kata Pranoto, kesepakatan pada awal pembentukan alat kelengkapan dewan tidak penting menjadi perdebatan , apalagi justru ada perebutan pimpinan yang sebabkan terbengkelainya tugas-tugas dewan.

“yang penting sekarang urus agenda dewan yang sudah terjadwal,” tandasnya.

Sementara, salah satu unsur pimpinan sekaligus ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Trenggalek, Lamuji menjelaskan jika penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang semula akan di paripurnakan hari ini ditunda tanggal 5 Maret.

“Walaupun semua ketua fraksi sudah menyetor nama – nama tetapi karena ada beberapa pertimbangan, penetapan AKD Ditunda, “katanya, Rabu (14/2).

Politisi dari Partai Demokrat ini menjelaskan jika ada salah satu fraksi yang belum melakukan rapat internal sehingga perlu ada pengkajian ulang terkait penerapannya.

“Ini bukan persoalan nama – nama yang sudah disetorkan tetapi ada mekanisme yang harus dipenuhi, yaitu, semua fraksi sudah melakukan rapat internal agar tidak terjadi kegaduhan, “imbuhnya.

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat ini tidak menampik jika di internal fraksi tidak kompak bisa menimbulkan kegaduhan.”Jangan sampai kegaduhan ini terjadi saat sidang paripurna, “ungkapnya.

Sementara itu, Sunarkun, anggota Fraksi Golkar membenarkan jika penetapan AKD Ditunda Bulan Maret.”Kami hanya ingin mekanisme dijalankan dengan baik, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula, “cetusnya.

Sunarkun juga sependapat jika ditundanya penetapan ini bukan karena adanya masalah nama – nama yang diajukan, tetapi prosedur yang berlaku harus dijalankan.”Secara umum tidak ada masalah, cuma waktu penetapannya saja yang berubah, “pungkasnya. (hamzah)