Panwaslu Ajak Masyarakat Tolak dan Lawan Politik Uang

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Trenggalek menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, utamanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, karena Trenggalek sedang tidak ada event Pilkada. Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi yang disampaikan di Alon-alon Kabupaten Trenggalek.

“Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik uang , penggunaan SARA, dikriminasi Suku, Ras dan agama dalam kampanye,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Trenggalek, H Agus Ariyanto, di Alon-alon Trenggalek, Rabu, (14/2).

Ketua Panwaslu Kabupaten Trenggalek, H Agus Ariyanto mengatakan selama menghadapi Pilkada, isu politik uang dan SARA merupakan isu sensitif yang selalu timbul. Oleh sebab itu, ia meminta komitmen kepada partai politik untuk mengawasi pasangan calon khususnya di Pilgub Jatim di setiap daerah sampai di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Komitmen bersama itu juga harus dipraktekkan sampai di tingkat TPS yang di seluruh Trenggalek,” imbuhnya.

Hingga kini, masih kata mantan aktifisi di sebuah NGO ternama ini, paradigma di masyarakat yang berharap sesuatu dari calon akan membunuh obyektifitas pemilu dan akan menimbulkan pilihan yang jauh dari kualitas.

“Mampu ndak kita mengajak masyarakat Trenggalek untuk menghilangkan paradigma masyarakat, dak enek duwete yo ndak milih, luwih penak neng sawah (kalau tidak ada uangnya maka tidak memilih lebih baik pergi ke sawah saja,” katanya.

Dia mengatakan, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Imbuhnya.

Setiap pilkada dan event yang sama sebelumnya, diakuinya, Panwas mencatat banyaknya daerah yang rawan melakukan praktik politik uang. Namun pria ini enggan menyebutnya dengan alasan takut salah.

Dikatakannya pula, Panwaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada 2018. Untuk itu, dirinya mengajak semua komponen di Kabupaten Trenggalek khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Trenggalek untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur utamnya bangsa.

“Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu seperti Partai Politik, Forkopimda dan seluruh warga Trenggalek secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih,” tutupnya.

Wakil Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin menegaskan pemerintah daerah berharap kepada panwas untuk semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas. Pada intinya beban ada di pundak Panwas.

“Saya juga berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban keamanan dan kenyamanan. Selain itu juga mengajak masyarakat yang mempunyai hak pilih menyalurkan suara pada pemilihan nantinya,” katanya mengingatkan Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang jujur.(hamzah)