Panwaslu Jombang : Paslon Langgar Zonasi, Bisa Dikenakan Pidana

Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri saat ditemui sejumlah jurnalis

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Ketua panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nur Khasanuri, menghimbau pada setiap pasangan calon (Paslon) yang mengikuti pemilihan bupati (Pilbup) Jombang, agar tidak melakukan pelanggaran zona kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“ sampai hari ini jadwal kampanye paslon sudah dalam putaran tahap dua, terkait dengan zonasi paslon, sesuai dengan jadwal dan zonasi yang ditentukan oleh KPU,” kata Nur Khasanuri selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, saat ditemui sejumlah jurnalis, Senin 5 Maret 2018.

Masih menurut Nur Khasanuri, dan jika memang nantinya paslon melanggar ketentuan tersebut, paslon terancam akan dikenakan pidana, sesuai dengan ketentuan dalam undan-undang nomor 10 tahun 2016, pasal 187 tentang pilkada.

“ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU, masing-masing calon dipidana penjara paling singkat 15 hari dan paling lama 3 bulan, denda paling sedikit seratus ribu rupiah, dan paling banyak satu juta rupiah,” ujarnya.

Saat disinggung apakah ada temuan pelanggaran Zonasi yang dilakukan oleh paslon peserta pilbup Jombang, pihak Panwaslu mengatakan, bahwa sampai hari ini, Panwaslu Jombang hanya menemukan adanya indikasi pelanggaran tersebut, dan belum ada ditemukannya pelanggaran zonasi.

“ berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, terhadap adanya bencana alam yang kemarin terjadi, memang muncul kepedulian dari paslon, dimana kadang-kadang disitu ada benturan, bahwa disitu zonanya beda dengan paslon yang lain. Kami langsung turun dan dalam peristiwa itu, kita melakukan pengawasan melekat sehingga tidak terjadi pelanggaran zona,” ungkapnya.

Sesuai dengan intruksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, bahwa setiap Panwaslu harus meningkatkan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, sehingga target panwaslu yakni minimya angka pelanggaran pemilu, bisa tercapai.(elo)