Bareng Wartawan, DPRD Gresik Akan Tiru Tata Kelola Wisata Bandung

KANALINDONESIA.COM, BANDUNG: DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik(KWG) dengan menggelar studi banding ke Kota Bandung, Sabtu (10/3/2018). Kali ini, tujuan studi banding adalah mempelajari tata kelola pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Dalam Studi banding tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Gresik H. Abdul Hamid, Wakil Ketua Moh. Syafi’ AM, Ketua Komisi II Solihudin, sejumlah pimpinan, anggota komisi, Sekwan Mokh. Najikh, dan Kabag Humas dan Protokol Setwa Zaenal.

Kunjungan rombongan DPRD dan KWG ditemui oleh Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Sri Susiagawati dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Ari Astutik PR. Pertemuan ini digelar di gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Sukabumi.

Sri Susiagawati dalam paparannya menyatakan bahwa Kota Bandung sudah menata pariwisatanya, baik tempat maupun regulasinya. “Untuk pengelolaan wisata, Kota Bandung sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Riparda) dan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dengan regulasi tersebut kami mengelola obyek wisata,” ujar Sri Susiagawati.

Menurut dia, dalam pembangunan obyek pariwisata, Pemkot Bandung tidak terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, kekuatan APBD tidak cukup karena banyak kegiatan/program yang perlu didanai.

“Karena itu, Pemkot Bandung melakukan sejumlah trik untuk mengembangkan dan mengelola obyek wisata. Di antaranya, dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). Jadi nanti fisik bangunan untuk menunjang objek wisata dengan sistem BOT yang membangun adalah pihak ketiga. Mereka yang mengelola sekian puluh tahun sesuai nota kesepahaman (MoU), setelah itu aset menjadi milik pemerintah,” paparnya.

Selain dengan pihak swasta, Sri Susiagawati memaparkan jika Pemkot Bandung mendapat bantuan pengelolaan wisata daerah dari pemerintah pusat. Namun, ada sejumlah kreteria yang harus dipenuhi.

“Salah satunya, dengan melihat daerah yang akan dibantu sudah memiliki Riparda atau belum, dan sudah ada payung hukum seperti berupa Perda atau belum. Kota Bandung sudah ada regulasi itu. Makanya, pemerintah pusat mau memberikan bantuan untuk pengembangan obyek wisata di Bandung,” terangnya.

“Kemudian Pemkot Bandung juga menggandeng pihak III, karena di Bandung banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Jadi tak ada masalah obyek wisata asetnya milik pemerintah pusat. Tapi karena lokasinya di wilayah kami (Kota Bandung) maka kami berhak mengelolanya. Teknisnya dengan kerjasama,” terangnya.

Suksesnya pengelolaan objek wisata di Kota Bandung juga tak lepas dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai Disbudpar yang mengurus pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang ngurus infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menangani kesehatan para pengunjung dan OPD terkait lain.
Sementara Ketua DPRD Gresik H. Abdul Hamid menyatakan studi banding ke Bandung dengan materi pembelajaran tentang pengelolaan objek wisata sebagai sumber PAD. Menurutnya, Kota Bandung sukses dalam pengelolaan objek wisata.

“Obyek wisata di Bandung kebanyakan berupa pegunungan, sementara daerah kami, Gresik berupa pesisir. Jadi secara geografis tak sama. Namun, dari segi obyek pendapatan sama sektor pariwisata. Makanya, kami perlu belajar ke Bandung karena sudah tertata bagus, sehingga banyak berbuah PAD,” katanya.

PAD Kota Bandung dari sektor objek wisata sangat besar, mencapai Rp 1 triliun. “Dari kekuatan APBD Bandung tahun 2018 kisaran Rp 6,36 triliun, total PAD dari objek wisata penyumbang 30 persennya,” terangnya.

Hamid menyatakan di Kabupaten Gresik ada sejumlah wisata religia yang sudah bisa mendapatkan PAD seperti Makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrohim. “Dua objek wisata religi tersebut sudah menghasilkan PAD Rp 2 miliar lebih per tahunnya,” jelasnya.

“Saat ini, Pemkab Gresik berupaya mengembangkan sejumlah wisata alam dan bahari. Di antaranya, wisata alam dan bahari di Pulau Bawean, Bukit Surowati di Kecamatan Panceng, dan Pantai Delegan Kecamatan Panceng.”

“Selain itu, Pemkab Gresik juga berupaya memanfaatkan eks tambang PT. Semen Indonesia sebagai obyek wisata. Kami juga tengah berupaya untuk memanfaatkan pabrik Semen Gresik yang sudah tutup sebagai wisata industri,” pungkasnya. (lan/Adv)