Sidak Ke Paciran, DPRD Jatim Hentikan Reklamasi PT. PHD

 

Komisi B DPRD Jawa Timur, sidak ke kawasan Pantai Paciran yang direklamasi dan menimbulkan permasalahan. Foto:omdik_kanalindonesia.

KANALINDONESIA.COM. LAMONGAN; Reklamasi Kawasan Pantai di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan industri kapal PT. Prakitri Hasta Dharma (PHD) menjadi perhatian Komisi B DPRD Jawa Timur. Ketua Komis B DPRD Jawa Timur Achmad Firdaus memimpin sidak ke proyek reklamasi kawasan Pantai Kecamatan Paciran tersebut pada hari Selasa (13/3/2018)

Reklamasi tersebut ditolak masyarakat sekitar karena ditengarai merusak hutan mangrove yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan industri kapal PT. Prakitri Hasta Dharma (PHD).

“Setelah kami dengarkan keluhan dari masyarakat dan kami tinjau langsung ke lokasi, memang terlihat adanya pelanggaran. Dan ini perlu diperhatikan oleh PT. PHD untuk menghentikan segala aktivitasnya hingga persoalan ini selesai. Sedangkan untuk lahan mangrove yang sudah terlanjur di urug, PT. PHD harus menggantinya, entah seperti apa tergantung kesepakatannya dengan nelayan,” ungkap ketua Komisi B DPRD Propinsi Jatim, Achmad Firdaus, saat meninjau lokasi reklamasi PT. PHD. Selasa (13/03/2018).

Achmad Firdaus menyampaikan bahwa proyek reklamasi harus sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan perundang-undangan. Semua proses reklamasi harus menjamin tidak ada yang ditinggalkan, baik ekosistem laut, sosial-ekonomi, maupun cagar budaya. Karena ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan.

Terkait perijinan, Ahmad Firdaus menjelaskan, “Kalau memperhatikan seperti apa yang sudah disampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup tadi, mereka punya klausul kalau pembangunan industri juga harus memperhatikan lingkungan hidup, harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, apalagi ini hingga merusak ekosistem dan merugikan nelayan. Maka akan jadi pertimbangan untuk tidak menerbitkan perijinan amdalnya. Dan itu harus di komunikasikan kembali oleh PT. PHD,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Firdaus juga meminta kepada dinas propinsi terkait untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan ini. “Sejauh ini kami hanya koordinasi dengan Pemerintahan Propinsi. Tapi setelah adanya temuan ini saya harapkan dari dinas-dinas Propinsi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan juga dengan Komisi B, agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

Dalam sidak tersebut, hadir juga dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkingan Pantura (Ampera), Forum Nelayan Masyarakat Paciran, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Paciran, LSM Cakrawala Keadilan beserta puluhan nelayan Paciran lainnya yang terdampak.

Namun selama dilakukan forum bersama nelayan di kantor UPT. Perikanan di TPI Kranji hingga meninjau lokasi di PT. PHD, tidak terlihat sama sekali Kepala Desa Paciran, Khusnul Khuluq, sebagai pemangku wilayah dan yang disebut-sebut sebagai pelaksana pengurugkan mangrove dalam reklamasi tersebut. Selain di PT. PHD, komisi B beserta rombongan juga meninjau lahan yang ada di dalam PT. Lintec.(omdik/fer)