KPK-RI Tuding Pemdes Sukorejo Tidak Ada Keterbukaan Informasi Publik

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Kantor Dewan Pimpinan Daerah, Kesatuan Pengawas Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Kabupaten Trenggalek menuding kurangnya tranparasi atau keterbukaan infomasi publik di salah satu desa di Kecamatan Gandusari.

Sekertaris KPKRI Sussiati mengatakan, atas dasar laporan dari masyarakat bahwasannya di salah satu desa di Kecamatan Gandusari, ada dugaan pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) disinyalir tidak beres.

“ Berdasarkan laporan ini, kami terlebih dahulu melayangkan surat ke desa yang dimaksud dan langkah selanjutnya mengkonfirmasi terkait laporan tersebut. Faktanya tim kami justru ditolak, dengan alasan bukan tupoksinya,’’ ucapnya, Rabu, (14/3) di Trenggalek.

Dijelaskan, KPK-RI dalam hal ini tidak diberi kewenangan eksekusi. Namun sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik bisa mengajukan, baik melalui surat atau konfirmasi  dalam hal permintaan data tentang penyerapan atau penggunaan anggaran. Sehingga informasi tersebut dapat di konsumsi oleh masyarakat luas.

“ Data yang kami gali seperti, pengelolaan uang negara, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan lainnya. Jika dugaan tersebut ditemukan penyelewengan, maka kita akan laporkan ke yang berwenang, Kejaksaan, Polisi dan KPK,’’terang Sussiati.

Sementara Kapolsek Gandusari AKP Rohadi menjelaskan, KPK-RI atau LSM itu memang di sah kan oleh UU dalam hal mengawasi pembangunan baik desa maupun kota. Namun untuk audit itu bukan kewenangannya.

“ Tugasnya mengawasi ketika menemukan pelanggaran administrasi apalagi pelanggaran hukum, maka berhak dilaporkan ke yang berwenang,’’jelasnya.

Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Sunarto menuturkan, terkait kedatangan KPK-RI di desanya untuk mengonfirmasi data RAPBDes yang intinya rincian data SPJ sejak tahun 2013-2017 dan itu pihaknya tidak memberinya.

“ Kalau untuk SPJ itu tidak boleh diberikan kepada yang bukan berwenang. Jadi kami tidak berani menyerahkan data kepada siapapun, sebelum ada intruksi dari atasan sebagai pembina langsung yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),’’pungkasnya.(sup/ham)